PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kualitas penerangan jalan umum (PJU) di seluruh wilayah kota. Salah satu langkah strategis yang disiapkan yakni melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan bahwa saat ini pemerintah kota tengah melakukan pemetaan dan pendataan ulang terhadap kebutuhan penerangan jalan di sejumlah wilayah.
“Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemasangan PJU dapat menjangkau kawasan yang selama ini masih minim penerangan, sekaligus menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang gelap pada malam hari,” ucapnya usai melakukan pemantauan kondisi penerangan jalan di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Palangka Raya, Minggu 15 November 2026 malam.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 7.800 titik PJU yang menjadi aset Pemkot Palangka Raya. Melalui skema KPDBU tersebut, pemerintah merencanakan penambahan sekitar 5.000 titik penerangan baru, disertai penggantian sekitar 3.000 unit lampu melalui program retrofit dan meterisasi.
“Jumlah serta lokasi pemasangan masih akan disesuaikan dengan hasil survei dan pemetaan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga akan memprioritaskan ruas jalan yang belum memiliki penerangan memadai, mencakup jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kota,” tambahnya.
Pada prinsipnya, menginginkan Kota Palangka Raya terang di mana pun. Seluruh jalan, termasuk sampai ke pelosok dan persimpangan, harus dilengkapi PJU.
“Karena itu, sekarang kami melakukan survei untuk melihat titik-titik mana yang perlu dipasang penerangan baru maupun dilakukan penggantian,” lanjutnya.
Sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Diponegoro, Jalan G. Obos, Jalan Tjilik Riwut hingga kawasan Petuk Ketimpun, serta wilayah Lingkar Luar.
“Pemasangan juga direncanakan mencakup penambahan lampu dekoratif jenis Angel Wing pada median jalan, terutama di ruas yang belum dilengkapi penerangan secara menyeluruh,” tuturnya.
Skema KPDBU tersebut tidak hanya bertujuan menambah jumlah titik penerangan, tetapi juga mengurangi beban pembiayaan dan pemeliharaan PJU yang selama ini ditanggung melalui APBD. Melalui pola kerja sama tersebut, pemasangan, pemeliharaan, dan pengelolaan penerangan jalan akan menjadi tanggung jawab badan usaha mitra selama masa kontrak yang direncanakan berlangsung 10 tahun.
“Ini merupakan salah satu bentuk creative financing atau pembiayaan kreatif yang dilakukan pemerintah kota. Beban pemasangan dan pemeliharaan PJU nantinya tidak lagi sepenuhnya ditanggung APBD karena sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, anggaran daerah dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya,” jelasnya.
Secara prinsip kerja sama tersebut telah memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari pihak terkait,termasuk dukungan dari Kementerian Keuangan.
“Saat ini, prosesnya memasuki tahapan perencanaan, penyesuaian teknis,serta persiapan pengadaan atau tender. Pemerintah kota berharap pelaksanaannya dapat mulai berjalan pada 2027, serta berpeluang direalisasikan melalui APBD Perubahan apabila seluruh tahapan telah siap,” bebernya.
Penerapan skema pembiayaan kreatif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mencari alternatif pendanaan pembangunan tanpa harus terus menambah beban APBD. Efisiensi belanja daerah dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan belanja modal dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati penerangan jalan yang lebih baik. Kami tidak ingin terlalu banyak berbicara sebelum semuanya terlaksana. Silakan masyarakat nantinya melihat langsung hasil dan kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penerangan di Kota Palangka Raya,” ungkapnya. (yud)











