PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mempercepat penataan kepemilikan tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tahun 2026, sekitar 1.600 sertifikat tanah ditargetkan untuk masyarakat, termasuk sertifikat tanah wakaf dan aset milik pemerintah daerah, sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah persoalan pertanahan di kemudian hari.
Penyerahan sertifikat secara simbolis dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kahayan Hilir, Rabu 18 November 2026, melalui kegiatan penyerahan sertifikat tanah PTSL, tanah wakaf, dan aset Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i menyampaikan, program tersebut menjadi bagian penting dalam melindungi hak kepemilikan masyarakat sekaligus menata aset pemerintah agar memiliki legalitas yang jelas.
Menurut Rifa’i, sertifikat tanah tidak sekadar dokumen administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mengurangi potensi sengketa antarwarga maupun keluarga, serta dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk mengembangkan usaha produktif. Legalitas yang jelas diharapkan membuat masyarakat lebih tenang dalam mengelola dan memanfaatkan tanah yang dimiliki.
Selain sertifikat tanah masyarakat, sertifikasi tanah wakaf juga memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan tempat ibadah dan fasilitas keagamaan agar tidak terganggu persoalan kepemilikan di masa mendatang. Sementara sertifikasi aset pemerintah daerah menjadi langkah untuk memastikan tanah milik pemerintah terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan pelayanan publik.
Bupati mengapresiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau beserta jajaran, Camat Kahayan Hilir, Lurah Pulang Pisau, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Menurutnya, kerja sama dan semangat handep hapakat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan urusan pertanahan, sehingga manfaat program dapat dirasakan masyarakat maupun pemerintah daerah.
Rifa’i juga meminta Sekretaris Daerah, Kepala BKAD, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendukung percepatan sertifikasi aset daerah. Camat, lurah, serta tokoh adat juga diharapkan mendampingi masyarakat menyelesaikan persoalan pertanahan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan agar tidak berkembang menjadi konflik.
Kepada para penerima sertifikat, Bupati mengingatkan agar dokumen tersebut disimpan dengan baik, batas tanah dijaga, serta pemanfaatannya dilakukan secara bijak dan tidak mudah tergiur tawaran pihak lain yang berpotensi merugikan kepemilikan tanah. Ia berharap sertifikasi tanah dapat menjadi fondasi bagi terciptanya tertib administrasi pertanahan, kerukunan masyarakat, perlindungan aset, serta kesejahteraan di Kabupaten Pulang Pisau. (denny)











