TERBONGKAR! 55 Ribu Hektare Plasma di Kotim, Pengurus Koperasi Kaya Raya, Anggota Bahkan Ada Terima Hanya Rp100 Ribu

IST/BERITASAMPIT - Ilustrasi.

SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyoroti tajam bobroknya pengelolaan kebun plasma kelapa sawit oleh koperasi.

Ironis, puluhan ribu hektare kebun plasma ternyata belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya, pengurus koperasi yang kaya raya, anggotanya tetap miskin.

Pengurus Kaya, Anggota Tetap Miskin

Pernyataan pedas itu disampaikan Rimbun secara frontal. Ia mengaku heran dengan model pengelolaan plasma saat ini.

“Jujur saja, lebih frontal saya sampaikan, justru yang kaya ini adalah pengurus koperasinya, anggotanya tetap miskin. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami,” kata Rimbun, Selasa 18 November 2026.

Rimbun menegaskan agar dengan rencana Perda baru ini bisa menertibkan kegiatan yang selama ini sudah kronis.

“Masyarakat lokal harus menikmati plasma itu, jangan orang luar,” tegasnya.

55 Ribu Hektare Plasma, Warga Masih Melarat

Menurut data DPRD, luas kebun plasma yang dikelola koperasi di Kotim mencapai hampir 55 ribu hektare. Jumlah yang sangat fantastis. Namun, dengan luasan sebesar itu, masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Pembagian hasil kebun plasma yang diterima anggota pun sangat tidak wajar dan tidak merata.

“Saya mendapat informasi ada anggota koperasi yang hanya menerima pembagian hasil sebesar Rp 100 ribu dalam tiga bulan. Ini miris,” ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang bakal mendapat perhatian serius DPRD Kotim dalam penyusunan regulasi penataan plasma sawit.

Usul Revolusioner: Uang Plasma Langsung Transfer ke Rekening Anggota

Rimbun menginginkan adanya perubahan total mekanisme pembayaran hasil kebun plasma. Ia mengusulkan agar uang yang menjadi hak anggota langsung ditransfer ke rekening masing-masing anggota, tanpa melalui pengurus koperasi.

“Kalau boleh, anggota ini kalau dijadikan uang, ini masuk ke rekeningnya masing-masing. Enggak ada lagi tergantung pengurus yang membagi bulan ini dapat Rp 300 ribu, bulan depan Rp 100 ribu, bulan depannya lagi Rp 500 ribu. Ini kita hindari,” tegasnya.

Pengurus koperasi, lanjut Rimbun, tetap memiliki peran dalam pengelolaan administrasi. Adapun persoalan honor atau gaji pengurus bisa diatur melalui ketentuan tersendiri agar tidak merugikan anggota.

Plasma Dikuasai Orang Luar, Warga Lokal Hanya Jadi Penonton

Selain persoalan pembagian hasil, DPRD juga menyoroti banyaknya kebun plasma yang kini menjadi milik warga luar daerah. Padahal, tujuan awal penyediaan kebun plasma adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama yang tinggal di sekitar perkebunan besar swasta.

“Kalau orang luarnya menikmati, orang lokal menonton. Nah, ini pemikiran Pak Bupati untuk mengusulkan rencana perda itu,” katanya.

Rimbun mendukung penuh langkah Bupati Kotim Halikinnor yang mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan plasma sawit. Pembahasan regulasi tersebut diagendakan pada tahun 2027.

Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan studi banding ke daerah lain sebagai bahan penyusunan regulasi. Rimbun mengingatkan agar aturan yang nantinya diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait perusahaan perkebunan yang belum memenuhi kewajiban plasma 20 persen, DPRD Kotim akan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sektor perkebunan.

Rimbun menegaskan, penataan plasma merupakan beban moral bagi lembaga yang dipimpinnya. DPRD tidak ingin keberadaan perkebunan kelapa sawit yang begitu luas di Kotim justru tidak memberikan manfaat ekonomi yang semestinya bagi masyarakat sekitar.

baca juga ...  APBD Kotim 2027 Capai Rp1,97 Triliun, Potensi DBH Sekitar Rp1,2 Triliun Masih Tertahan

Aktivis Bongkar Modus Mafia Plasma Kotim: SHU Jadi Bancakan Pengurus, Anggota dari Jawa Hingga Bali Terima Puluhan Juta

Carut-marut pengelolaan plasma sawit di Kotawaringin Timur (Kotim) juga turut dibongkar, Aktivis lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Suparman.

Ia mengungkap adanya dugaan permainan kotor dalam pembagian Sisa Hasil Koperasi (SHK) yang merugikan masyarakat lokal.

Suparman menyebut, setiap kali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SHK keluar tiap bulan, ada dugaan keuntungan yang mengalir ke oknum pengurus koperasi hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

“Sekali keluar BAP SHK tiap bulan, ada dugaan menguntungkan oknum pengurus koperasi puluhan hingga ratusan juta rupiah, sementara anggota ada yang dapat cuma Rp100 ribu,” tegas Suparman, Selasa 18 November 2026.

Untuk itu, Suparman menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Bupati Kotim Halikinnor yang akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan plasma sawit. Ia berharap, Perda tersebut bisa menjadi solusi agar masyarakat lokal tidak lagi menjadi penonton di tanahnya sendiri.

“Kami mendukung rencana Perda plasma sawit dengan harapan bisa mengakomodir masyarakat lokal yang selama ini banyak jadi penonton,” ujarnya.

Anggota Plasma dari Jawa, Sumatera, hingga Bali

Hasil investigasi di lapangan mereka menemukan fakta mencengangkan. Yang menikmati plasma selama ini ternyata bukan warga setempat, melainkan oknum pengurus dan orang luar daerah.

“Yang menikmati plasma selama ini hanya oknum pengurus dan orang luar. Bahkan dari hasil investigasi kami, ada anggota koperasi berasal dari Jawa, Sumatera, bahkan Bali,” beber Suparman.

Modusnya, para anggota dari luar daerah itu bersekongkol dengan pengurus koperasi untuk mendapatkan kartu plasma secara ilegal.

“Sekali terima SHK mereka puluhan juta rupiah, yang modusnya bersekongkol dengan pengurus untuk dapatkan kartu plasma,” ungkapnya.

Suparman juga menyayangkan sikap perusahaan perkebunan yang terkesan diam dan tidak peduli dengan masalah klasik yang sudah bertahun-tahun terjadi ini.

“Selama ini perusahaan diam, banyak yang tidak peduli dengan masalah klasik ini,” katanya.

Dua Poin Wajib Masuk Perda

Menurut Suparman, ada dua poin krusial yang wajib diakomodir dalam Perda plasma sawit yang sedang digodok Pemkab Kotim.

“Jangan ada lagi anggota dari luar desa koperasi itu, termasuk pengurus wajib masyarakat setempat. Dua poin ini yang harus diakomodir dalam Perda plasma sawit ini,” pungkasnya.

Dengan adanya aturan yang tegas, diharapkan praktik mafia plasma yang merugikan masyarakat lokal bisa diberantas tuntas. (BS-1)

baca juga ...  Diduga Lakukan Pemukulan Terhadap Warga, Oknum Tokoh Masyarakat di Tangar Dilaporkan ke Polisi
Bagikan:
Berita Populer