DP3AP2KB Pulang Pisau Ajak Lintas Sektor Perkuat Layanan Keluarga

DENNY/BERITASAMPIT - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Pulang Pisau.

PULANG PISAU – Penguatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga profesional hingga belum terbentuknya kemitraan formal dengan lembaga terkait. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengembangkan layanan edukasi, konsultasi, dan konseling keluarga yang lebih mudah diakses masyarakat.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau, dr Pande Putu Gina, mengatakan Puspaga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus mencegah berbagai persoalan perempuan dan anak sejak dini. Sebab, keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan pembentukan karakter, tumbuh kembang, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2026, Kamis 19 November 2026. Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui penanganan ketika permasalahan muncul, tetapi harus disertai penguatan kapasitas orang tua dan pengasuh melalui edukasi serta pola pengasuhan yang positif.

Ia menjelaskan, sepanjang 2026 DP3AP2KB telah melakukan sejumlah langkah pengembangan Puspaga, di antaranya mengikuti bimbingan teknis Konvensi Hak Anak di tingkat kementerian, provinsi, dan kabupaten, pelatihan bahasa isyarat untuk mendukung pelayanan inklusif, serta memberikan konseling awal kepada anak yang menyampaikan keinginan menikah pada usia anak. Selain itu, pembaruan Surat Keputusan kepengurusan Puspaga juga telah dilakukan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.

Meski demikian, dr Pande mengakui masih diperlukan pembenahan agar Puspaga dapat memberikan pelayanan secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi penetapan sumber daya manusia atau pengelola khusus, ketersediaan tenaga profesional, penguatan sarana dan prasarana, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), sistem pelayanan, hingga mekanisme rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

baca juga ...  Jelang Libur Nataru, Wabup Pulang Pisau Apresiasi Penertiban Knalpot Brong dan Balap Liar

Menurutnya, berbagai keterbatasan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh DP3AP2KB sendiri. Diperlukan keterlibatan perangkat daerah, instansi vertikal, satuan pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, organisasi masyarakat, serta dunia usaha untuk membangun kemitraan dan memperluas jangkauan pelayanan, termasuk melalui pengembangan Puspaga berbasis komunitas.

Melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi ini, dr Pande berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam memperkuat Puspaga. Ia juga menginginkan hasil pertemuan ditindaklanjuti dengan pembagian peran yang jelas, kerja sama lintas sektor, serta rencana aksi yang terukur dan berkesinambungan, sehingga Puspaga tidak hanya menjadi kelembagaan formal, tetapi benar-benar hadir sebagai tempat masyarakat memperoleh edukasi, konsultasi, dan pendampingan dalam membangun keluarga yang sehat dan ramah anak. (denny)

Bagikan:
Berita Populer