Soroti Pemotongan Anggaran Bapperida, Asdy Narang: Jangan Sampai Dialihkan untuk Hibah Instansi Vertikal

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Asdy Narang.

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Asdy Narang, menyoroti kebijakan pemotongan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng. Ia menilai pemangkasan tersebut berpotensi menghambat perencanaan strategis pembangunan daerah yang bersifat jangka panjang.

​Menurut Asdy, Bapperida memegang peran krusial dalam merancang arah kebijakan pembangunan serta mendongkrak kualitas sumber daya manusia di daerah.

​“Bapperida merupakan sektor vital bagi kemajuan daerah, termasuk dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujar Asdy dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.

​Namun, ia menyayangkan alokasi anggaran instansi tersebut justru mengalami pengurangan signifikan di tengah tingginya kebutuhan perencanaan dan inovasi pembangunan yang matang.

​”Harus ada itu perencanaan yang baik dan juga untuk inovasi, untuk IPM kita lebih tinggi. Jadi kita juga bingung karna kurang,” tambahnya.

​Asdy mengungkapkan bahwa pihak DPRD Kalteng sebenarnya sempat berupaya memperjuangkan penambahan anggaran sebesar Rp750 juta untuk menunjang kinerja Bapperida. Akan tetapi, usulan tersebut menemui jalan buntu lantaran postur alokasi anggaran dinilai sudah terkunci oleh pihak eksekutif.

​Lebih lanjut, politisi tersebut mempertanyakan transparansi serta skala prioritas pemerintah provinsi dalam menyusun postur anggaran. Ia mengingatkan agar pemangkasan pada perangkat daerah strategis tidak justru dialihkan untuk pemberian hibah kepada instansi vertikal yang tidak selaras dengan ketentuan regulasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

​”Jangan sampai anggaran-anggaran yang dipotong-potong ini untuk yang vertikal, untuk membantu mereka apa? Kepolisian, kejaksaan, dan hibah-hibah yang lain-lain lah. Nah, ini kan perlu dipertanyakan,” tegas Asdy.

​Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalteng dapat lebih bijak dan terukur dalam menetapkan prioritas anggaran demi menjamin keberlanjutan pembangunan. Asdy menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berorientasi pada visi jangka panjang, yakni 25 hingga 50 tahun mendatang, bukan sekadar mengejar target jangka pendek.

​”Gimana kan kita ini kan membangun suatu negara atau provinsi ini bukan hanyauntuk 5 atau 10 tahun. Ini kan mikir untuk 50 tahun ke depan. Nah, ini yang harus ada perencanaan yang benar, yang harus kontinu gitu,” pungkasnya.

(Syauqi)


baca juga ...  DPRD Kalteng Minta Dinas Perkimtan Perkuat Perencanaan Berbasis Data untuk Tangani RTLH
Bagikan:
Berita Populer