PALANGKA RAYA – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Peringatan ini disampaikan menyusul ditetapkannya tiga tersangka TPPO oleh Ditreskrimum Polda Kalteng, Polres Seruyan, dan Polres Kotawaringin Barat (Kobar).
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma menegaskan, bentuk perdagangan orang tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual. Praktik mempekerjakan seseorang sebagai asisten rumah tangga (ART) tanpa gaji, pengemis, kurir narkoba, hingga pekerja paksa juga termasuk dalam kategori TPPO.
“Jika ada keluarga yang hilang kontak setelah diajak kerja oleh orang tidak dikenal, segera lapor ke polres atau polsek terdekat, atau hubungi Call Center 110. Ingat, TPPO itu bukan hanya dijual jadi PSK. Dijadikan ART tanpa gaji, pengemis, kurir narkoba, hingga pekerja paksa juga termasuk TPPO,” ujar Dodo di Mapolda Kalteng, Jumat 20 November 2026.
Dodo meminta masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji besar dengan proses cepat dan tanpa syarat melalui media sosial maupun aplikasi perpesanan seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok, dan MiChat.
Warga juga diminta berhati-hati terhadap kenalan baru di media sosial yang menawarkan pekerjaan, peluang menjadi model, kuliah gratis, hingga janji pernikahan terlebih jika disertai permintaan foto atau video call bernuansa seksual serta foto KTP. Ajakan bertemu di hotel, kos, atau luar kota dengan syarat merahasiakannya dari orang tua juga patut ditolak.
Sebelum menerima tawaran kerja, calon pekerja diimbau memastikan kejelasan nama perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), memeriksa keberadaan kontrak kerja tertulis, serta menilai kewajaran besaran gaji.
“Cek dulu sebelum berangkat kerja, nama PT-nya jelas tidak di Disnaker, ada kontrak kerja tertulis tidak, gajinya masuk akal tidak. Kalau gaji Rp8 juta tapi tidak perlu ijazah dan tidak perlu pengalaman, itu bohong,” tegasnya.
Selain itu, warga dilarang menyerahkan dokumen asli seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), ijazah, paspor, dan buku tabungan kepada pihak mana pun, termasuk calon majikan, agen, maupun kenalan daring. Ajakan pindah kos atau pindah kota dengan alasan dijodohkan, dilamar, atau bekerja namun dilarang memegang ponsel dan pulang juga menjadi indikator kuat tindak pidana tersebut.
Bagi warga yang sudah telanjur terjebak dan ditahan dokumen maupun ponselnya, Dodo memastikan bahwa mereka berstatus sebagai korban sehingga tidak akan dipidana apabila melapor kepada orang tua, guru BK, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Ditreskrimum Polda Kalteng, maupun polres setempat.
“Kalau sudah telanjur ikut dan ditahan, paspor ditahan, HP diambil, itu sudah TPPO. Kamu itu korban, bukan pelaku, dan tidak akan dipenjara kalau melapor. Jangan takut diancam pelaku,” katanya.
Ditreskrimum meminta para orang tua agar meningkatkan pengawasan saat anak pamit hendak bekerja. Orang tua dianjurkan memastikan lokasi kerja, pihak perekrut, nama perusahaan, besaran gaji, serta nomor kontak majikan, sekaligus menyimpan salinan foto KTP perekrut, tangkapan layar percakapan tawaran kerja, dan nomor polisi kendaraan penjemput sebagai barang bukti.
Orang tua juga diingatkan agar tidak tergiur uang muka Rp2 juta hingga Rp5 juta yang dibawa perekrut sebagai dalih pemberangkatan kerja karena berpotensi menjadi jerat utang. Apabila anak tidak dapat dihubungi selama 2×24 jam setelah berangkat, laporan ke kepolisian harus segera dibuat tanpa menunggu hingga satu pekan.
“Jangan selesaikan secara kekeluargaan dengan menerima uang damai dari pelaku. TPPO itu delik umum, tidak bisa damai. Pelaku harus diproses hukum biar tidak ada korban lain,” ujar Dodo.
Sementara itu, khusus bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemberangkatan diwajibkan melalui jalur resmi dengan mendaftar ke Disnaker atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), mengikuti pelatihan hingga memperoleh sertifikat, serta mengantongi kontrak kerja dan asuransi.
“Tolak jalur non-prosedural. Yang bilang tidak perlu paspor, tidak perlu medical, bisa berangkat besok lewat jalur tikus ke Malaysia, itu 99 persen TPPO. Hafalkan nomor KBRI atau KJRI negara tujuan dan nomor keluarga di kampung sebelum berangkat,” pungkasnya.
(Syauqi)










