PULANG PISAU – Wakil Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Jayadikarta, menyatakan dukungan penuh terhadap program resolusi gambut yang dikombinasikan dengan konservasi hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi dari Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Rakyat (KPSHK) di ruang rapat Kantor Bupati, Kamis 24 April 2025.
Menurut Jayadikarta, program ini bukan hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) dan menekan angka pengangguran.
“Insya Allah saya akan berkolaborasi dengan dinas terkait seperti Disnakertrans, Disperindagkop, DLH, BPBD, dan Disbudporapar untuk menggali lebih jauh potensi program ini,” katanya.
Wabup menilai, berbagai produk hasil pengelolaan masyarakat dalam skema resolusi gambut, seperti madu dan sirup hutan, layak untuk dipromosikan lebih luas. Ia pun berencana mengarahkan produk-produk tersebut ke dalam unit promosi daerah seperti Desa Kranggan, Tanggerang Selatan
“Seperti Desa Kranggan, sangat berfungsi strategis. Produk lokal ditampilkan dan jadi daya tarik bagi tamu daerah,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi pendekatan program yang menyasar langsung desa–desa terdampak dan berada dalam zona hutan lindung. Saat ini program telah berjalan di empat desa, yakni Gohong, Kalawa, Mentaren, dan Buntoi. Jayadikarta berharap cakupan program dapat diperluas ke wilayah lain seperti Kahayan Kuala, Sebangau Kuala, Kahayan Tengah, dan Banama Tingang.
“Kita harus pelajari betul mekanisme pemanfaatan kawasan hutan ini, supaya tidak disalahgunakan. Prinsipnya, kawasan boleh dimanfaatkan, tapi bukan untuk dikuasai,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor seperti ini merupakan wujud konkret visi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat dan alam.
“Yang penting dimulai dulu. Ini langkah kecil tapi dampaknya bisa besar bagi ekonomi dan lingkungan Pulpis,” tutup Jayadikarta. (ds)
