PALANGKA RAYA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menerima audiensi Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj. Nurhidayah, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kobar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.
Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan pembangunan, dengan fokus pada percepatan pembangunan bandara baru di Kabupaten Kotawaringin Barat dan infrastruktur dasar lainnya.
Menurut Syauqie, kebutuhan akan bandara baru di wilayah barat Kalimantan Tengah sudah sangat mendesak, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan keterbatasan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun.
Ia menilai proyek ini bukan semata infrastruktur transportasi, melainkan bagian penting dari strategi konektivitas antarwilayah.
“Bandara baru di Kobar diperlukan untuk menunjang mobilitas, memperlancar distribusi logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan barat Kalteng yang selama ini relatif tertinggal,” kata Syauqie.
Ia memastikan akan mengawal langsung aspirasi tersebut dalam pembahasan Komisi V bersama mitra kementerian, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.
Menurutnya, proyek strategis di daerah seperti ini harus mendapat perhatian lebih dalam perencanaan nasional.
Bupati Hj. Nurhidayah menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan rencana pembangunan bandara baru sejak beberapa tahun terakhir, namun hingga kini belum terealisasi.
Ia menilai percepatan pembangunan bandara sangat krusial, tidak hanya untuk kepentingan Kobar, tetapi juga bagi daerah tetangga yang turut bergantung pada akses transportasi dari wilayah tersebut.
“Bandara baru ini bukan hanya kebutuhan Kobar, tapi kebutuhan lintas daerah. Kami berharap ini bisa menjadi prioritas nasional,” ujar Nurhidayah.
Dalam forum tersebut, DPRD Kobar turut menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar lainnya, termasuk perbaikan jalan rusak, pembangunan jembatan penghubung, serta peningkatan fasilitas transportasi yang menunjang sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
Syauqie menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat adalah kunci agar pembangunan dapat berjalan efektif dan merata. Ia juga mengingatkan pentingnya menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Kobar punya potensi besar. Tapi potensi itu tidak akan tumbuh maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Saya akan kawal ini agar masuk dalam skala prioritas,” kata Syauqie.
Audiensi ditutup dengan penyampaian sejumlah usulan teknis dari DPRD Kobar, yang mendapat tanggapan positif dari Syauqie. Ia berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut dalam agenda kerja Komisi V DPR RI mendatang.
(Sya'ban)
