KUALA KURUN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Gunung Mas memberikan perhatian serius terhadap dua isu strategis dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Rusmila, dalam Rapat Paripurna ke-8 masa sidang III Tahun 2025, Selasa 1 Juli 2025.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah pelaksanaan Program Plasma di sektor perkebunan. Fraksi PDIP menilai program tersebut merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor perkebunan.
“Kami meminta penjelasan dari pemerintah daerah mengenai perkembangan Program Plasma selama lima tahun terakhir. Mana saja yang sudah berhasil direalisasikan, dan mana yang masih belum tuntas. Ini penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat,” ujar Rusmila.
Program Plasma selama ini dianggap sebagai solusi untuk memberikan kepemilikan dan manfaat nyata kepada masyarakat dari kehadiran perusahaan perkebunan besar di wilayah Gunung Mas. Oleh karena itu, kejelasan dan keberlanjutannya menjadi perhatian utama Fraksi PDIP.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mendesak penanganan segera terhadap kerusakan parah ruas jalan Tewah–Tumbang Miri yang dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kondisi jalan Tewah–Tumbang Miri saat ini sangat memprihatinkan. Kerusakannya menghambat mobilitas orang dan barang, serta berdampak pada ekonomi masyarakat. Kami minta pemerintah daerah menjadikan perbaikan jalan ini sebagai prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan,” tegas Rusmila.
Pihaknya berharap agar dua isu tersebut tidak hanya dicatat sebagai masukan, tetapi benar-benar menjadi agenda nyata dalam kebijakan dan alokasi anggaran daerah. Menurutnya, RPJMD harus menjadi dokumen yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar dokumen perencanaan yang bersifat normatif.
“Visi pembangunan tidak akan tercapai tanpa langkah konkret di lapangan. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” tutupnya. (ale)
