PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mempersiapkan program strategis bertajuk “Kartu Huma Betang” sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi ketimpangan layanan dasar di wilayah pedesaan dan pedalaman.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, saat memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Katingan, Senin pagi, 21 Juli 2025, di Halaman Kantor Bupati Katingan.
Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan bahwa Kartu Huma Betang dirancang sebagai program perlindungan sosial terpadu, yang menyasar peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan terisolasi.
“Kami tidak ingin ada anak-anak pedalaman yang tidak bisa sekolah atau masyarakat yang tak terjangkau layanan kesehatan. Kartu Huma Betang akan menjawab kesenjangan itu,” kata Agustiar.
Program yang saat ini sedang difinalisasi oleh tim lintas sektor Pemprov Kalteng itu, ditargetkan mulai diluncurkan secara resmi pada tahun 2026.
Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar proyek bantuan biasa, melainkan wujud keadilan pembangunan yang harus dinikmati seluruh warga, tanpa terkecuali.
Ia juga menambahkan, implementasi Kartu Huma Betang akan menggandeng pemerintah kabupaten/kota serta dukungan perangkat desa sebagai ujung tombak layanan langsung kepada masyarakat.
“Keadilan tidak boleh berhenti di kota. Harus sampai ke desa, hutan, dan dusun. Ini bukan sekadar janji, tapi langkah nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa seluruh arah pembangunan di Kalteng tetap akan berakar pada filosofi Huma Betang dan semangat Manggatang Utus.
Nilai-nilai ini, kata dia, bukan hanya simbol kebudayaan, tetapi menjadi dasar etika dalam menjalankan roda pemerintahan yang terbuka, adil, dan inklusif.
“Kita bangun bukan hanya jalan dan jembatan, tapi juga martabat. Kartu Huma Betang adalah simbol bahwa tidak ada warga yang ditinggalkan,” tutur Agustiar.
Program ini juga akan disinergikan dengan sejumlah kebijakan prioritas nasional, seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi Merah Putih.
Gubernur berharap dengan sinergi antara pusat dan daerah, pembangunan tidak hanya cepat tapi juga menyentuh lapisan terbawah masyarakat.
(Sya'ban)
