KASONGAN – Partai Nasdem melalui juru bicaranya, Winda Natalia, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Predikat tersebut diperoleh atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024.
Menurut Winda, predikat WTP merupakan indikator bahwa secara umum, akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah berjalan baik. Ia menilai bahwa hal ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menyusun dan merealisasikan anggaran daerah secara tertib dan terstruktur.
“Capaian WTP ini patut kita apresiasi. Artinya tata kelola administrasi keuangan daerah sudah berada di jalur yang benar,” ujar Winda.
Ia menyampaikan pandangan fraksi Nasdem dalam rapat paripurna DPRD Katingan, Selasa 22 Juli 2025.
Namun begitu, Winda mengingatkan bahwa predikat WTP belum bisa dijadikan tolok ukur tunggal atas terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Sebab, menurutnya, audit yang dilakukan oleh BPK RI cenderung masih bersifat administratif dan hanya menilai dari sisi input dan output anggaran.
“Yang diaudit itu masih lebih banyak bersifat administratif. Belum menyentuh secara mendalam pada aspek manfaat atau dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Nasdem mendorong agar ke depan, pengelolaan APBD tidak hanya mengejar penilaian administratif, tetapi juga berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kinerja anggaran, kata Winda, harus memperhatikan outcome yang benar-benar berdampak.
“Kita berharap anggaran yang telah direncanakan dan direalisasikan, bukan hanya baik secara laporan, tapi juga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Katingan,” tambahnya.
Winda juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan APBD agar lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian WTP dan terus melakukan perbaikan di lapangan.
“Semoga tahun ini dan di masa mendatang, kebijakan anggaran lebih berpihak pada masyarakat, serta berdampak menyeluruh di semua sektor,” pungkasnya.
(Bitro)
