PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam menjalankan program-program prioritas nasional di tingkat daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa siang, 29 Juli 2025.
Dalam arahannya, Agustiar menekankan bahwa pemerintah daerah, khususnya gubernur, merupakan perpanjangan tangan langsung dari pemerintah pusat di daerah.
Oleh sebab itu, tanggung jawab atas implementasi kebijakan nasional yang dibiayai oleh APBN maupun APBD berada di tangan kepala daerah.
“Gubernur tidak hanya sebagai administrator daerah, tetapi juga bertanggung jawab penuh terhadap program nasional yang dijalankan di wilayahnya. Maka saya tekankan, sinergi pusat dan daerah harus diperkuat dengan kepemimpinan yang tegas dan kolaboratif,” ujar Agustiar.
Menurutnya, keberhasilan program strategis nasional seperti cetak sawah dan optimalisasi lahan sangat tergantung pada kekompakan antar-stakeholder di daerah.
Karena itu, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Cetak Sawah dan OPLAH yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI/Polri, kejaksaan, serta pelaku usaha dan petani.
Tim ini bertugas memastikan bahwa semua proses berjalan tepat waktu, transparan, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Semua harus punya komitmen. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Program seperti ini hanya akan berhasil jika semua unsur bersatu dan punya semangat yang sama,” tegasnya.
Gubernur juga menyebut bahwa dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, Pemprov Kalteng tidak hanya mengandalkan APBN.
Penguatan kapasitas dan anggaran dari APBD juga disiapkan secara terintegrasi, agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap swasembada pangan nasional.
“APBD harus bersinergi dengan APBN. Tidak boleh jalan sendiri. Kita harus menunjukkan bahwa daerah bisa menjadi pilar kuat bagi pencapaian visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan pentingnya keterlibatan unsur penegak hukum dalam pengawalan program.
Ia berharap Kejaksaan Tinggi, TNI, dan Polri dapat turut aktif memberikan pendampingan, pengawasan, serta memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum.
“Tidak hanya sukses fisik, tapi juga harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini uang rakyat, dan program ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Agustiar.
(Sya'ban)
