PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menetapkan target pendapatan daerah. Stabilitas fiskal, efisiensi anggaran, dan kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat dinilai harus menjadi prioritas.
Fraksi PDIP menyoroti penurunan PAD dan pendapatan transfer yang perlu diantisipasi dengan inovasi pendapatan, bukan hanya dengan pemotongan belanja.
“Namun perlu juga dilakukan peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, perluasan basis wajib pajak, penguatan pemanfaatan aset daerah, dan digitalisasi sistem pengelolaan PAD,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Yetro Midel Yoseph, dalam rapat paripurna ke-20 masa sidang III DPRD Kalteng, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Ia menegaskan, penetapan target pendapatan jangan dilakukan secara gegabah. “Fraksi mengingatkan agar target pendapatan tidak ditetapkan secara ambisius tanpa kesiapan regulasi dan kelembagaan yang memadai,” ujar Yetro.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya efisiensi belanja yang tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Belanja daerah, kata Yetro, harus menyasar sektor pelayanan dasar dan daerah tertinggal.
“Komposisi belanja harus benar-benar fokus pada kepentingan publik dan berorientasi pada manfaat jangka panjang,” ucapnya.
Selain itu, PDIP mendorong evaluasi mendalam terhadap kebijakan pengelolaan pajak daerah dan tata kelola pembiayaan. Hal itu diperlukan agar ketahanan fiskal Kalteng dapat terjaga dalam jangka panjang.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
