PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmen mengalokasikan sekurang-kurangnya 40 persen belanja APBD untuk infrastruktur dan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dalam rapat paripurna ke-21 DPRD, 25 Agustus 2025. Ia menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN terhadap rancangan perubahan APBD 2025.
Fraksi PAN menyoroti program prioritas pembangunan infrastruktur dasar di pelosok, perbatasan, dan konektivitas antarwilayah. Menurut Edy, pemenuhan kebutuhan infrastruktur tersebut selalu menjadi perhatian pemerintah provinsi.
“Dengan melihat luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga keterbatasan anggaran yang tersedia kita harus selektif dalam menentukan fokus pembangunan di beberapa wilayah yang tertinggal,” kata Edy.
Selain infrastruktur dasar, Edy menyebut persoalan lain yang juga masuk program prioritas, seperti pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penguatan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana.
Ia menekankan, program itu akan dijalankan melalui organisasi perangkat daerah dengan pendekatan lintas sektor, transparansi, serta perencanaan pembangunan yang berbasis potensi daerah.
“Pada akhirnya, berbagai macam masukan dan input yang berarti dari semua pihak akan sangat berguna untuk percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Kalteng,” ujar Edy.
(Syauqi)
