Perubahan APBD Kalteng 2025 Prioritaskan Pendidikan, , dan Penurunan Kemiskinan

IST/BERITASAMPIT - Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin pagi, 25 Agustus 2025.

– Pemerintah Provinsi (Pemprov) (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pendidikan, , serta program pengentasan kemiskinan melalui kebijakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin pagi, 25 Agustus 2025.

Edy menjelaskan, terus berupaya menyusun kebijakan anggaran yang efektif dan terukur agar program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui layanan pendidikan dan yang lebih optimal.

“Kami memastikan program pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas utama dalam Perubahan APBD 2025. Semua kebijakan kami susun agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kalteng,” ujar Edy.

Selain itu, Edy menegaskan bahwa juga berkomitmen mendukung berbagai program , termasuk pengendalian inflasi, swasembada pangan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan tersebut diintegrasikan dengan visi pembangunan daerah agar pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.

“Kami sejalan dengan program pemerintah pusat. Dukungan terhadap pendidikan, , swasembada pangan, dan pengendalian inflasi kami prioritaskan, termasuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan penguatan koperasi,” jelasnya.

Dalam penjelasannya, Edy juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemprov dan DPRD Kalteng.

Menurutnya, koordinasi yang baik dalam penyusunan dan pembahasan APBD sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Kami berterima kasih atas masukan dari DPRD, khususnya Fraksi PKB. Dukungan sangat penting agar program-program prioritas dapat dijalankan secara optimal dan hasilnya bisa langsung dinikmati masyarakat,” tambahnya.

(Sya'ban)

baca juga ...  Ketua TP PKK Kalteng: Rakerda Jadi Momentum Tingkatkan Peran Kader
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!