PALANGKA RAYA – Mahasiswa di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP) atau Cipayung Plus, menyampaikan tujuh tuntutan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Senin sore, 1 September 2025.
OKP yang ikut dalam aksi tersebut di antaranya HMI, PMII, GMNI, KAMMI, KMHDI, GMKI, IMM, hingga PMKRI.
Rombongan tiba sekitar pukul 13.30 WIB, setelah sebelumnya mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi September Gelap lebih dahulu melakukan orasi di lokasi.
Koordinator Lapangan Cipayung Plus, Andri Mulyanto, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari keresahan mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
“Kami mendesak DPR untuk menggunakan hak angket guna menurunkan Kapolri dari jabatannya. Selain itu, kami juga menuntut agar RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan,” ujar Andri di hadapan pimpinan DPRD Kalteng.
Ia juga menekankan bahwa mahasiswa menolak gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dianggap terlalu besar.
“Kami meminta DPRD Kalteng membuat Perda tentang sistem peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, hingga buruh UMKM,” tambahnya.
Menurutnya, tuntutan lain yang mendesak adalah pembatalan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalteng, keterlibatan DPRD secara aktif dalam penyelesaian konflik agraria, serta penolakan kenaikan PBB/NJOP dan tarif BPJS.
“Semua ini kami sampaikan sebagai suara rakyat, bukan semata-mata suara mahasiswa,” tegas Andri.
Tuntutan tersebut disampaikan langsung di hadapan para pimpinan DPRD Kalteng, di antaranya Ketua DPRD Arton S. Dohong, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, serta sejumlah anggota dewan lintas komisi.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan juga hadir langsung dalam kesempatan tersebut.
Setelah membacakan tuntutan, perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen resmi kepada Ketua DPRD Kalteng.
Massa aksi kemudian melakukan foto bersama sebagai simbol penyampaian aspirasi yang telah ditandatangani, sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
(Sya'ban)
