PALANGKA RAYA – Koordinator Aksi Cipayung Plus, Andri Mulyanto, menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa di Kalimantan Tengah (Kalteng) harus benar-benar diteruskan oleh DPRD ke DPR RI pusat.
“Organisasi Cipayung Plus, BEM, dan lainnya untuk sama-sama mem-follow up ke pusat bahwa suara ini juga ada di Kalteng, keresahan-keresahan ini juga ada di Kalteng. Supaya memang anggota DPRD Kalteng benar-benar menyampaikan tuntutan dari mahasiswa,” ujar Andri usai aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng, Senin, 1 September 2025.
Ia menilai aksi demonstrasi mahasiswa di Palangka Raya berlangsung kondusif, berbeda dengan sejumlah daerah lain.
“Sesuai yang menjadi cita-cita bersama di Kalteng, kita hidup saling berdampingan. Tidak ada niatan demonstrasi sejak dulu sampai sekarang untuk membuat anarki, tidak ada di Kalteng,” katanya.
Andri menambahkan, aksi damai itu menjadi pelajaran bagi DPRD Kalteng agar terbuka terhadap rakyat.
“Kalau misalkan dari dulu juga diterima (oleh DPRD), mau keluar anggota DPRD kita seperti tadi, tidak ada gesekan antara aparat dan massa aksi,” ujarnya.
“Ini juga sebagai pelajaran ke depan bahwa anggota DPRD Kalteng tidak hanya ketuanya ketika ada aksi demo. Kalau kita minta keluar ya keluar, karena mereka juga dipilih oleh masyarakat. Jangan sampai gengsi,” kata Andri.
Adapun tujuh poin tuntutan mahasiswa Cipayung Plus Palangka Raya, yaitu:
1. Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk segera menurunkan Kapolri dari jabatannya.
2. Mendesak segera pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
3. Mendesak DPR RI membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan.
4. Mendesak DPRD membuat perda penerapan sistem peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan buruh UMKM di Kalimantan Tengah.
5. Mendesak DPRD membatalkan raperda kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalteng.
6. Mendesak DPRD Kalteng aktif turun tangan dalam penyelesaian konflik agraria di Kalteng.
7. Mendesak DPRD Kalteng menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalimantan Tengah.
(Syauqi)
