PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Anang Dirjo, mengungkapkan pihaknya mulai memasang kamera pengawas di sejumlah titik perbatasan untuk mengawasi arus masuk bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah.
“Iya kami pasang CCTV, terkadang mereka membawa minyak bisa ilegal,” kata Anang di DPRD Kalteng, Selasa, 9 September 2025.
Menurut dia, CCTV dipasang di beberapa wilayah strategis. “Pasang di Kapuas, Tamiyang Layang, di Lamandau perbatasan (Kalteng-Kalbar),” ujarnya.
Anang menjelaskan, minyak ilegal adalah BBM yang masuk ke Kalteng tanpa membayar pajak dan dijual ke perusahaan-perusahaan.
“Nah kalau yang bayar pajak itu legal,” katanya.
Ia menyebut sumber BBM yang masuk ke daerah ini beragam. “Ada yang ambil dari Pertamina, ada yang dari perusahaan Malaysia, Singapura,” ucapnya.
Saat ditanya maraknya temuan BBM ilegal, Anang menyerahkan pembuktiannya ke awak media.
“Ya nanti teman-teman wartawan coba cek nanti,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kalteng, Sudarsono, menilai kebocoran pajak BBM masih cukup besar. Menurutnya, potensi kerugian pendapatan daerah dari sektor tersebut bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.
“Terkait sudah dilakukan sebenarnya oleh Bapenda, tetapi di sana sini yang masih terjadi kebocoran dan itu angkanya angka besar itu di pajak bahan bakar,” kata Sudarsono, Senin, 8 September 2025.
Ia menjelaskan, arus masuk BBM ke Kalteng yang berasal dari berbagai daerah belum terpantau secara menyeluruh.
“Potensinya itu besar sekali, mungkin di angka triliunan lah per tahun. Itu masih bahasanya tercecer di sana sini,” ujarnya.
Meski begitu, Sudarsono mengapresiasi langkah Bapenda yang mulai memasang kamera pengawas di sejumlah titik strategis.
“Ada upaya-upaya dari Bapenda, misal dengan memasang CCTV di berbagai tempat yang strategis untuk memantau arus BBM yang masuk ke Kalteng,” katanya.
Ia juga meminta para pengusaha yang berinvestasi di Kalteng untuk ikut peduli terhadap pembangunan daerah dengan memenuhi kewajiban pajaknya.
“Karena itu mereka berinvestasi, paling tidak kewajiban-kewajiban pajak BBM segala macam itu secara sukarela jangan diabaikan. Secara sukarela bayarkan ke Pemprov Kalteng, karena itu akan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kalteng secara keseluruhan,” pungkasnya.
(Syauqi)
