SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menegaskan agar PT Agrinas Palma Nusantara melibatkan masyarakat lokal dalam kerja sama operasional (KSO) pengelolaan lahan sawit hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
“Kami tentu mendukung langkah pemerintah pusat melalui BUMN Agrinas dalam mengelola lahan sitaan. Namun, kami menginginkan ada keadilan. Warga lokal harus diberi kesempatan melalui KSO agar bisa ikut serta dalam pengelolaan lahan itu,” kata Rimbun, Jumat 26 September 2025.
Ia menambahkan, aspirasi masyarakat selama ini terkait polemik lahan sitaan ataupun Agrinas sudah disampaikan DPRD baik ke tingkat pusat maupun langsung ke pihak Agrinas.
Menurutnya, keluhan warga selama ini lebih banyak terkait pengelolaan lahan oleh pihak luar sehingga menimbulkan protes.
“Kami sudah menerima banyak masukan dari masyarakat, dan itu akan kami teruskan ke pusat. Bahkan jika Agrinas ingin bertemu dengan masyarakat, DPRD siap memfasilitasi kapan saja,” jelasnya.
Rimbun menegaskan, keterlibatan masyarakat lokal penting agar pengelolaan lahan sitaan tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi, tetapi juga mengurangi potensi konflik sosial di kemudian hari.
Selama ini diketahui bahwa banyak keluhan hingga protes masyarakat akibat penyitaan lahan perkebunan sawit oleh satgas PKH, hingga Agrinas ditunjuk mengelola namun bekerja sama dengan pihak luar daerah semakin membuat gerah masyarakat lokal.
(Nardi)
30 Mei 2026
18:43
