PURUK CAHU – DPRD Murung Raya melalui Badan Anggaran menegaskan bahwa Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 bukan sekadar dokumen formal, tetapi strategi nyata untuk mempertajam arah pembangunan daerah sesuai visi dan misi kepala daerah.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Murung Raya, Ahmad Maulana, menyampaikan bahwa penyusunan KUPA-PPAS ini didorong oleh dinamika pelaksanaan APBD murni 2025. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi riil penerimaan dan belanja daerah, sekaligus mengoptimalkan anggaran agar lebih tepat sasaran bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah ini penting agar kebijakan anggaran tidak hanya realistis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang,” ujar Maulana saat rapat paripurna.
Dalam pembahasan yang berlangsung sejak 20 hingga 22 Agustus 2025, DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati strategi peningkatan pendapatan daerah. Meski proyeksi pendapatan menurun dari Rp2,5 triliun menjadi Rp2,4 triliun, belanja daerah justru meningkat signifikan dari Rp2,5 triliun menjadi Rp2,8 triliun untuk memperkuat sektor prioritas.
Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran sekitar Rp491,1 miliar. Namun, defisit tersebut dapat ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (Silpa). “Dengan strategi ini, pembangunan tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan program prioritas masyarakat,” tegas Maulana.
Menurutnya, setiap perubahan yang dilakukan tetap mengacu pada regulasi dan memperhatikan aspirasi masyarakat. “Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan daerah benar-benar memberi manfaat nyata, baik dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, maupun peningkatan ekonomi masyarakat Murung Raya,” tutupnya.
