PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah. Namun, upaya tersebut masih dibayangi ketergantungan pada sektor-sektor ekstraktif seperti tambang dan perkebunan.
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, menyoroti kondisi itu saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kalteng di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Harapan dan mimpi kita berikutnya tertuju pada hilirisasi dan industri manufaktur, (sesuai mandat pemerintah pusat sebagaimana saya kemukakan di atas), karena secara teoritis dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meng-upgrade pendapatan,” kata Leonard.
Leonard menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya menarik investasi dan mendorong hilirisasi. Namun, arus investasi yang masuk justru masih didominasi sektor tambang dan perkebunan.
“Pemerintah Daerah berupaya melakukan perubahan struktur ekonomi di Kalteng dengan mendorong dan mengundang investasi, namun investasi yang datang lagi-lagi ke sektor ekstraktif, pertambangan dan bahan galian serta perkebunan,” ujarnya.
Ia menilai, kapasitas industri pengolahan di Kalteng masih jauh dari memadai. Hilirisasi belum mampu menghasilkan produk akhir dengan nilai tambah tinggi.
“Hilirisasi dan kapasitas industri pengolahan masih sangat terbatas, belum sampai pada end product yang mempunyai value added tinggi. Masalahnya: kembali ke pasal 1 sebagaimana sudah saya sebutkan di atas,… magnet Pulau Jawa,” katanya.
Leonard menyinggung ketimpangan arah kebijakan investasi nasional. Alih-alih memperkuat kawasan industri di Kalimantan, pemerintah pusat justru lebih fokus membangun kawasan industri baru di Pulau Jawa.
“Alih-alih memanfaatkan Kawasan Industri (KI) yang ada (KI Surya Borneo), Pemerintah Pusat malah membangun Kawasan Industri Gresik yaitu Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang juga ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ujarnya.
Ia menambahkan, beberapa kawasan industri di Kalteng seperti KI Sungai Tabat, KI Kumai Multy Energy, dan KI Rimau bahkan tidak masuk dalam daftar perencanaan Bappenas, meski sudah tercantum dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan RPJMN.
“Bahkan KI Sungai Tabat, KI Kumai Multy Energy dan KI Rimau tidak masuk dalam daftar perencanaan Bappenas walaupun sudah masuk dalam PSN dan RPJMN. Bukankah ini akan membuat Pulau Jawa menjadi ‘lebih manis'?” katanya.
Dalam konteks pembangunan pertanian, Leonard menilai program Lumbung Pangan Nasional juga menghadapi tantangan jika tidak disertai industri pengolahan.
“Pembangunan sektor pertanian dalam konteks Lumbung Pangan Nasional dalam skala produksi tertentu apabila tidak diikuti dengan industri pengolahan, memiliki keterbatasan mengingat sifat produknya yang ferishable dan sifat permintaannya yang inelastis,” katanya.
Menurutnya, hal ini berbanding terbalik dengan industri manufaktur yang memiliki permintaan lebih elastis. Namun, jika industri manufaktur berkembang pesat tanpa pengendalian, akan muncul persoalan baru.
“Berbanding terbalik dengan sifat permintaan terhadap produk manufaktur yang elastis. Persoalan akan menjadi semakin rumit ketika sektor industri manufaktur berkembang, bagaimana mencegah migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian tanaman pangan ke industri…? Bukankah kita akan kembali mengulang permasalah yang sama…?” katanya.
Leonard mengajak seluruh pihak untuk bersikap realistis dengan memanfaatkan potensi fiskal yang ada.
“Sekarang, mari kita realistis. Kita mengoptimalkan modal yang kita miliki, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dana Desa serta APBN yang disalurkan melalui instansi vertikal, yang totalnya mencapai 33,9 triliun apabila digabungkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dana pemerintah yang terbatas itu tetap harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Modal government expenditure yang dapat kita kendalikan dan arahkan, walaupun nominalnya semakin berkurang, namun harus kita optimalkan untuk menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui disiplin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi,” tutupnya.
(Syauqi)
