PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya mengentaskan kemiskinan di tengah menurunnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mendorong kolaborasi lintas sektor dan mengundang investor untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, mengatakan pemerintah daerah tak bisa bekerja sendiri menghadapi tantangan ekonomi yang kian berat. Diperlukan inovasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal yang ada di Kalteng.
“Kita berupaya untuk berinovasi, berkolaborasi dengan kabupaten/kota dan juga dengan APBD provinsi, kemudian dengan instansi vertikal yang ada di Kalteng,” ujar Leonard usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kalteng, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia menyebut, terdapat sekitar Rp33 triliun dana yang beredar di Kalimantan Tengah dari berbagai sumber. Dana tersebut akan dijadikan modal dasar dalam mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang utama ekonomi daerah.
“Kita meningkatkan UMKM yang ada di Kalteng. Tentunya kita berharap semua nanti, Pak Gubernur tanggal 20-21 akan mengumpulkan investor di Aula Jayang Tingang. Kita berharap para investor membuka kembali sektor lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kebun, tambang, maupun HTI,” tutur Leonard.
Pemerintah berharap kehadiran investor dapat menggerakkan kembali roda perekonomian di tingkat lokal dan menekan angka kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
(Syauqi)
30 Mei 2026
18:43
