SAMPIT – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengikuti rapat bersama Komisi III DPRD Kotim untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, pada Selasa 21 Oktober 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Muhammad Irfansyah, menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun 2025 kami menerima Rp701,8 miliar, sedangkan tahun 2026 hanya sebesar Rp587,4 miliar. Artinya berkurang sekitar Rp114 miliar dari pagu anggaran yang kami terima,” ungkapnya.
Menurutnya, penurunan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) bidang pendidikan, yang sebelumnya mencapai Rp100 miliar pada tahun 2025, kini hanya tersisa sekitar Rp8 miliar. “Penurunan paling drastis dari DAU SG ini sangat berdampak terhadap kemampuan kami dalam membiayai program dan kegiatan pendidikan di Kotim,” ujarnya.
Dijelaskan Irfansyah, dari total pagu anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN serta PPPK sebesar Rp334 miliar, sedangkan gaji tenaga kontrak dan PPPK paruh waktu mencapai Rp12,7 miliar.
Untuk dana DAK non fisik, terdiri dari BOS/BOP sebesar Rp86,4 miliar, tunjangan profesi guru Rp125,9 miliar, tunjangan khusus guru Rp12,7 miliar, dan tambahan penghasilan guru (Tamsil) Rp183 juta.
Selain itu, belanja rutin kantor Disdik dan 17 korwil kecamatan mencapai Rp1,9 miliar, BOSDA Rp5 miliar, serta DAU SG bidang pendidikan Rp8,3 miliar. Secara persentase, 57 persen digunakan untuk gaji dan tunjangan, 38 persen untuk dana non fisik, dan 5 persen untuk kegiatan penguatan mutu pendidikan.
Pada kesempatan itu, Irfansyah juga memaparkan beberapa program prioritas tahun 2026, di antaranya dukungan Program Wajib Belajar 13 Tahun mulai dari TK, pengembangan minat dan bakat siswa melalui lomba O2SN, OSN, FLS2N, dan Festival Tunas Bahasa Ibu, akreditasi sekolah, serta pengenalan pendidikan kecerdasan buatan (AI) dan deep learning.
Selain itu, Disdik juga akan melaksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP, program digitalisasi sekolah, pendidikan inklusif, pencegahan perundungan dan intoleransi, hingga program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan.
“Kami harap dukungan dari DPRD Kotim agar beberapa program bisa diperkuat melalui pokok pikiran (pokir) atau pembahasan lanjutan. Karena melihat postur anggaran yang sangat terbatas, terutama di sektor sarana dan prasarana,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski terjadi efisiensi besar, gaji ASN dan PPPK tetap aman. Hanya saja, beberapa honor kegiatan dan tenaga teknis hanya dapat dibayarkan selama enam bulan.
“Kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas sesuai arahan Bupati, namun kami berharap ada tambahan pada APBD perubahan nanti,” tutupnya. (nardi)
