PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, salah satunya melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) serta Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng, tim gabungan turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor dan pengecer besar beras di Kota Palangka Raya.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Agus Candra, menjelaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang sebelumnya dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Tim Satgas Pangan Kalteng, 23 Oktober 2025.
“Selain itu, langkah ini juga menindaklanjuti surat teguran terkait harga eceran tertinggi (HET) beras yang baru saja disampaikan oleh Disdagperin kepada para pelaku usaha,” ucapnya, Rabu 5 November 2025.
Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan tidak hanya memeriksa harga jual di pasaran, tetapi juga menghimpun data harga perolehan beras dari produsen serta menelusuri berbagai kendala yang terjadi dalam rantai distribusi. Tujuannya agar pemerintah dapat memahami penyebab fluktuasi harga dan menemukan solusi yang tepat untuk menekan gejolak harga di masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa harga beras di pasaran tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan berlebih dengan menaikkan harga di luar batas HET,” tambahnya.
Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini penting guna mencegah terjadinya pelanggaran harga serta memastikan bahan pangan strategis tetap tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
“Kami juga terus memantau distribusi dan stok di lapangan. Kalau ada indikasi penimbunan atau permainan harga, kami akan tindak bersama aparat penegak hukum,” lanjutnya.
Sidak gabungan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga beras, terlebih menjelang akhir tahun di mana permintaan biasanya meningkat.
“Pemerintah berharap kolaborasi ini mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa kebutuhan pangan tetap aman dan terkendali,” ungkapnya. (yud)
