PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, mengingatkan seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang terbatas secara efektif dan efisien.
Pernyataan tersebut disampaikan Edy usai pengesahan APBD Kalteng tahun 2026 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Rabu 19 November 2025.
Edy menekankan pentingnya peningkatan kinerja dan penajaman prioritas dalam pelaksanaan program kerja. Pengawasan yang ketat terhadap jalannya kegiatan juga diperlukan agar dana yang tersedia benar-benar optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Karena setiap rupiah uang rakyat wajib untuk kita pertanggungjawabkan penggunaannya,” tegas Edy.
APBD Kalteng tahun 2026 secara resmi disahkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2025.
Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif.
Proses tersebut meliputi rapat konsultasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan, pemandangan umum, laporan hasil rapat kerja komisi, hingga penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan.
“Persetujuan bersama ini telah melalui proses pembahasan yang menyeluruh, atas dasar kajian, koreksi, dan perbaikan dari para anggota dewan yang terhormat,” jelas Edy.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Kalteng Tahun 2026 selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.
Setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah akan segera menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Struktur APBD Kalteng 2026
Secara ringkas, struktur APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Rp 5,1 Triliun lebih
Belanja Daerah: Rp 5,4 Triliun lebih
Defisit: Rp 333 Miliar lebih
Penerimaan Pembiayaan: Rp 333 Miliar lebih
Pembiayaan Netto: Rp 333 Miliar lebih
(Syauqi)
14 Mei 2026
19:35
