PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mendorong percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan, di mana banyak desa dan permukiman masyarakat berada di dalam kawasan hutan sehingga sulit mendapatkan sertifikat hak milik.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Agustiar dihadapan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada acara penyerahan sertifikat hak atas tanah milik pemerintah daerah, sekolah, Barang Milik Negara (BMN), serta Koperasi Merah Putih di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis, 11 Desember 2025.
Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa sebagai provinsi terluas di Indonesia, Kalteng memiliki potensi besar dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan di berbagai sektor. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya alih fungsi lahan, sengketa tanah, tumpang tindih kepemilikan, dampak perubahan iklim, serta fakta bahwa sekitar 77 persen wilayah Kalteng merupakan kawasan hutan.
“Banyak desa dan lahan masyarakat berada dalam kawasan hutan, sehingga sulit untuk mendaftarkan tanah atau melakukan pembangunan,” tegas Gubernur.
Gubernur menekankan pentingnya percepatan penataan ruang wilayah. Menurutnya, berbagai kegiatan pembangunan seperti infrastruktur, pertanian, dan perkebunan membutuhkan lahan di luar kawasan hutan.
“Pada kesempatan baik ini, kami mohon dukungan Bapak Menteri ATR/BPN agar proses revisi RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dapat segera diselesaikan. Saat ini banyak RTRW yang tengah direvisi untuk menyesuaikan kondisi terkini dan arah pembangunan ke depan,” tuturnya.
Selain itu, Gubernur juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
“Hal ini sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden, khususnya cita kedua, yaitu memantapkan ketahanan pangan dan energi,” pungkasnya.
(Syauqi)
30 Mei 2026
18:43
