SAMPIT – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mengingatkan agar polemik kerja sama operasional (KSO) bersama PT Agrinas Palma Nusantara tidak dipolitisasi dengan membawa-bawa isu kesukuan.
“Kita ini sama-sama masyarakat Dayak. Jangan sampai kepentingan oknum membawa nama suku atau kearifan lokal untuk menyerang pihak lain. Persoalan ini ranah hukum dan administrasi, bukan persoalan suku,” tegas Rimbun, Sabtu 21 Februari 2026.
Menurutnya, semua pihak harus melakukan introspeksi diri dan tidak menjadikan identitas Dayak sebagai alat kepentingan oknum tertentu.
Dirinya juga merasa terharu dengan dukungan dari pengurus Majelis Hindu Kaharingan Kotim yang memberi semangat menghadapi polemik yang sedang terjadi.
“Mari kita jaga silaturahmi dan persatuan daerah,” ujarnya.
Seluruh koperasi dan kelompok tani yang telah menerima KSO maupun SPK bahkan juga merasa tersinggung dan membuat surat pernyataan resmi bahwa tidak pernah memberikan uang sepeser pun untuk memperlancar proses tersebut.
Surat itu ditandatangani langsung oleh pihak koperasi dan kelompok tani sebagai bentuk keberatan karena nama mereka ikut disebut dalam tudingan tersebut.
“Kita percaya penuh aparat hukum. Laporan saya di Polres sudah kita percayakan. Yang melapor ke Polda dan Kejati juga kita hormati. Kami siap mengikuti proses dengan baik. Kita serahkan saja agar semuanya mendapatkan jalan terbaik,” ujar Rimbun.
Rimbun menegaskan, rekomendasi yang ia keluarkan bukanlah syarat mutlak untuk mendapatkan KSO, melainkan bentuk dukungan moral agar pihak Agrinas memiliki keyakinan terhadap koperasi dan kelompok tani lokal. Rekomendasi tersebut, katanya, juga atas permintaan pihak Agrinas agar DPRD dapat menjadi mediator jika terjadi dinamika di lapangan.
“Itu bukan syarat utama. Hanya bentuk dukungan keyakinan supaya Agrinas percaya kepada koperasi dan poktan. Jika ada persoalan di lapangan, DPRD bisa memediasi dan membantu komunikasi,” jelasnya. (Nardi)
30 Mei 2026
18:43
