PALANGKA RAYA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menghadapi kendala serius untuk mengakses pembiayaan formal. Keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha menjadi faktor utama yang membuat banyak UMKM belum memenuhi syarat perbankan atau bankable.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, saat memimpin rapat pembahasan skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (Haguet) di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur, Palangka Raya, baru-baru ini.
Menurut Darliansjah, persoalan yang dihadapi UMKM tidak hanya sebatas minimnya agunan dan pencatatan keuangan yang belum tertata, tetapi juga rendahnya akses terhadap kredit formal serta tingginya biaya dana.
“Masih banyak pelaku UMKM kita yang belum bankable karena tidak memiliki agunan yang cukup dan pencatatan keuangan yang belum tertata dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai upaya intervensi terhadap persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, penguatan UMKM harus dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha.
“Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” katanya.
Darliansjah menegaskan, akses kredit tanpa dibarengi pendampingan berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk risiko kredit bermasalah.
“Kalau hanya diberikan akses kredit tanpa pendampingan, ini berisiko. Karena itu, pendekatan kita harus komprehensif,” tegasnya.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah menyiapkan Skema Kredit UMKM Haguet. Program ini dirancang melalui kolaborasi dengan perbankan, khususnya Bank Kalteng, serta dukungan lembaga penjamin.
Darliansjah menjelaskan, program tersebut mengusung pembiayaan berbasis subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh akses kredit dengan bunga nol persen.
“Program ini kita rancang sebagai solusi menyeluruh, tidak hanya membantu permodalan, tetapi juga memastikan UMKM kita bisa berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam skema itu, suku bunga kredit sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama. Pemerintah daerah melalui APBD menanggung 3 persen, sedangkan 3 persen sisanya ditanggung pihak bank.
“Dengan skema ini, kita ingin meringankan beban pelaku usaha. Mereka cukup mengembalikan pokok pinjaman tanpa dibebani bunga,” katanya.
Program Haguet ditargetkan menyasar sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, UMKM olahan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa. Setiap debitur nantinya dapat memperoleh plafon kredit maksimal Rp50 juta.
“Fokus kita pada sektor-sektor produktif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong ekonomi lokal,” ucapnya.
Selain pembiayaan, program tersebut juga diperkuat dengan penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Kalteng hingga 70 persen. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan usaha secara terstruktur, mulai dari tahap pra-penyaluran hingga pasca-kredit.
“Penjaminan ini penting untuk memberikan rasa aman bagi perbankan sekaligus memperluas akses UMKM terhadap kredit,” ujar Darliansjah.
Lebih jauh, Haguet akan dilengkapi proses kurasi usaha, monitoring berbasis data, dan integrasi lintas perangkat daerah. Pemerintah juga menyiapkan sistem digital untuk memantau penyaluran kredit dan perkembangan usaha secara real time.
“Kita juga siapkan sistem digital untuk memantau penyaluran dan kinerja UMKM secara real time, sehingga bisa cepat mengambil langkah jika ada kendala,” katanya.
Pemprov memperkirakan implementasi program tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar, sekaligus menyerap tenaga kerja antara 6.000 sampai 9.000 orang.
“Dampaknya tidak hanya pada pelaku usaha, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur, kerja sama dengan perbankan dan lembaga penjamin, serta mekanisme penyaluran dan pendampingan agar program berjalan efektif.
“Harapan kita, melalui Haguet, UMKM Kalteng bisa naik kelas, lebih mandiri, dan memiliki daya saing yang kuat,” pungkas Darliansjah.
(Sya'ban)
