SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong percepatan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram di enam kecamatan yang hingga kini belum tersentuh kebijakan tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kotim, Hendra Sia, menegaskan bahwa seluruh wilayah di Kotim seharusnya sudah beralih ke penggunaan elpiji. Ia menilai, belum meratanya program konversi menjadi salah satu faktor utama melonjaknya harga gas di lapangan.
“Distribusi elpiji ini belum merata. Akibatnya, wilayah yang belum terkonversi ikut mengambil jatah dari kecamatan lain, sehingga memicu kelangkaan dan kenaikan harga,” ujarnya, Selasa 14 April 2026.
Ia menjelaskan, kondisi saat ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kuota. Pasokan elpiji yang semestinya hanya untuk 11 kecamatan, justru harus memenuhi kebutuhan hingga 17 kecamatan.
Fenomena tersebut terjadi karena masyarakat di enam kecamatan yang belum mendapatkan program konversi sudah banyak beralih menggunakan gas. Hal itu dipicu semakin sulitnya memperoleh minyak tanah, sehingga elpiji menjadi alternatif utama.
Adapun enam kecamatan yang dimaksud yakni Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, dan Antang Kalang. Di wilayah tersebut, masyarakat bahkan sudah umum menggunakan kompor gas.
Namun, karena belum masuk dalam program resmi, warga harus membeli elpiji dari kecamatan lain yang telah terkonversi. Kondisi ini turut meningkatkan tekanan terhadap distribusi yang sudah terbatas.
Dampaknya, harga elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah mengalami lonjakan signifikan. Di daerah pelosok, harga bisa mencapai Rp100 ribu per tabung. Sementara di Sampit, harga di tingkat pengecer berkisar Rp35 ribu hingga Rp40 ribu, bahkan bisa naik hingga Rp50 ribu saat stok menipis.
Hendra menambahkan, keberadaan elpiji 3 kilogram sangat vital, tidak hanya bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Elpiji ini sangat membantu UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Dampaknya tentu juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Ia pun meminta pemerintah daerah terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat serta Pertamina agar program konversi bisa segera direalisasikan secara menyeluruh di Kotim.
“Kami berharap ada perhatian serius, khususnya untuk enam kecamatan yang belum terjangkau, agar masyarakat bisa mendapatkan elpiji dengan mudah dan harga sesuai HET,” ungkap politisi Perindo ini. (nardi)
