PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Maryani Sabran, menyoroti masih banyaknya ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan di sejumlah daerah di wilayah setempat. Salah satu dampak nyata terlihat di Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, di mana warga secara swadaya berpatungan memperbaiki jalan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan dari pemerintah
Maryani menilai perbaikan jalan tidak semata-mata harus menunggu anggaran dari pemerintah pusat, tetapi perlu adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.
Menurut Maryani, kepala daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar penanganan jalan nasional dapat segera dilakukan.
“Perbaikan jalan nasional memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi kepala daerah harus aktif berkoordinasi. Paling tidak ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan jalan yang rusak,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.
Ia mengatakan, untuk kerusakan ringan atau titik-titik jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, pemerintah daerah tidak perlu selalu menunggu proses penganggaran dari pusat.
“Kalau hanya spot-spot jalan yang berlubang dan rusak, sebenarnya bisa saja ditangani sementara. Jangan semua harus menunggu anggaran pusat turun. Sambil menunggu proses berjalan, kita bisa mencari solusi bersama,” tegasnya.
Maryani juga mendorong pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah, terutama perusahaan yang aktivitasnya menggunakan jalan umum untuk mengangkut hasil sumber daya alam.
“Ngapain perusahaan ada di daerah kita kalau masyarakat tidak diperhatikan. CSR harus dilaksanakan, terutama untuk memperbaiki spot-spot jalan yang mereka lewati dalam aktivitas operasionalnya,” katanya.
Politisi PDIP itu menilai kerusakan jalan tidak lepas dari tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar, alat berat, maupun angkutan hasil tambang dan perkebunan yang sering kali melebihi kapasitas kekuatan jalan.
“Harus disadari bersama bahwa kerusakan jalan juga disebabkan aktivitas kendaraan berat yang melebihi kapasitas. Karena itu, perbaikannya juga harus menjadi tanggung jawab bersama sambil menunggu anggaran pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maryani mengingatkan para pejabat dan wakil rakyat agar tidak mengabaikan persoalan jalan rusak yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.
“Banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang rusak. Ini persoalan sederhana, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pejabat nyaman naik mobil, sementara masyarakat harus menghadapi risiko setiap hari di jalan,” katanya.
Ia mengingatkan para pejabat, baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif, yang telah mendapat amanah dari masyarakat agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, memperjuangkan aspirasi masyarakat membutuhkan keberanian untuk menyuarakan ketidakadilan serta berbagai persoalan yang dihadapi warga.
“Gunanya pejabat atau wakil rakyat adalah berani menantang ketidakadilan dan menyuarakan ketidakberdayaan masyarakat. Hak-hak masyarakat harus diperjuangkan. Kalau hanya duduk manis tanpa ada gebrakan, jabatan itu menjadi tidak berarti,” tegas Maryani.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah, anggota legislatif, dan pihak terkait untuk mengesampingkan ego sektoral serta memperkuat koordinasi dalam upaya memperbaiki infrastruktur jalan demi kepentingan masyarakat luas.
“Yang pasti, aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Semua pihak harus berkoordinasi dan bergotong royong agar persoalan jalan rusak bisa segera ditangani,” pungkasnya.
(Syauqi)
