PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini baru memiliki satu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang berlokasi di Desa Tanjung Putri, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan pembangunan kampung nelayan tersebut merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendukung pengembangan ekonomi biru.
“Bangunannya sudah selesai, hanya saja pemanfaatannya kemungkinan langsung dari KKP melalui Koperasi Merah Putih. Untuk Kalteng tahun 2025 baru dibangun satu, di Desa Tanjung Putri, Kotawaringin Barat,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.
Sri menjelaskan, sejumlah daerah pesisir lainnya di Kalteng telah mengusulkan pembangunan KNMP. Namun, hingga saat ini masih dalam tahap survei oleh KKP.
“Tahun ini masih dilakukan survei lokasi untuk penentuan pembangunan selanjutnya,” katanya.
Ia menyebutkan, terdapat tujuh kabupaten pesisir di Kalteng yang telah mengajukan usulan, yakni Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Barat, dan Sukamara.
Menurut Sri, pembangunan KNMP memiliki sejumlah persyaratan, di antaranya lokasi harus berada di kawasan strategis nelayan dan minimal 80 persen masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.
“Selain itu, lahan yang digunakan juga harus memenuhi kriteria, seperti mudah untuk dibangun,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden melalui KKP untuk mendorong ekonomi biru, sekaligus memperkuat peran koperasi di kawasan pesisir.
“Tujuannya untuk mendukung koperasi Merah Putih, sehingga nantinya kampung nelayan difasilitasi agar koperasi dapat menjalankan kegiatan ekonominya di sana,” jelasnya.
Sri menambahkan, pengelolaan KNMP akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan koordinasi langsung dari KKP. Meski demikian, hingga saat ini operasional kampung nelayan tersebut belum berjalan.
“Masih koordinasi terkait kapan mulai operasionalnya. Dari KKP masih mengurus hal tersebut, jadi belum ada informasi lebih lanjut. Namun, koperasi diminta untuk segera disiapkan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
