PALANGKA RAYA – Keterbatasan akses jalan dan belum optimalnya fungsi pelabuhan di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu faktor utama nelayan memilih menjual hasil tangkapan ke Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan kondisi infrastruktur, khususnya di wilayah pesisir seperti Kabupaten Pulang Pisau, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
“Bahaur, ya karena di Pulang Pisau akses jalan menjadi salah satu penyebab. Kalau akses jalannya lancar, dengan sendirinya orang akan datang ke sana. Ini menjadi perhatian ke depan,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.
Selain akses jalan, ia menyebutkan fungsi Pelabuhan Bahaur juga belum maksimal akibat pendangkalan muara Sungai Kapuas dan Kahayan yang belum dilakukan pengerukan.
Kondisi tersebut membuat distribusi hasil tangkapan di dalam daerah menjadi kurang efisien, sehingga nelayan memilih menjual ke wilayah lain yang lebih mudah dijangkau.
“Di samping itu, faktor harga juga berpengaruh. Jika harga di luar lebih menjanjikan, nelayan tentu akan memilih menjual ke sana karena mengharapkan harga yang layak,” katanya.
Sri mengakui, fenomena hasil laut Kalteng yang mengalir ke Kalsel kerap terjadi, bahkan transaksi dilakukan di tengah laut mengingat wilayah perairan yang berbatasan langsung.
Hal ini dinilai berdampak pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.
“Ya tentu ini menjadi PR kita bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Harapannya hasil kegiatan nelayan ini bisa dimanfaatkan di daerah sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, ia tidak mempersoalkan jika nelayan menjual hasil tangkapan ke luar daerah selama tetap menguntungkan dan kebutuhan di dalam daerah terpenuhi.
“Tidak menutup kemungkinan, apabila itu menguntungkan bagi nelayan, mereka bisa menjual ke luar. Sepanjang kebutuhan di dalam daerah bisa terpenuhi, khususnya di wilayah perbatasan,” jelasnya.
Sri menegaskan, pemerintah provinsi bersama kabupaten perlu memperbaiki infrastruktur dan sistem distribusi agar nelayan dapat menjual hasil tangkapan di dalam daerah dengan harga yang layak.
“Tentu ini menjadi PR bersama agar nelayan mendapatkan harga yang layak dan masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari terkait ikan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
