SAMPIT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang diprediksi terjadi dalam musim kemarau panjang tahun ini.
Kepala BPBD Kotim, Multazam, mengungkapkan bahwa rapat bersama OPD teknis telah dilakukan untuk menyusun rencana aksi, Selasa 21 April 2026.
Ia menyebut sebagian program sudah masuk dalam belanja masing-masing OPD, namun tidak menutup kemungkinan adanya kebutuhan tambahan, terutama dalam kondisi darurat.
“Upaya yang dilakukan dinas teknis ini memang diarahkan untuk penanggulangan karhutla dan kekeringan. Mudah-mudahan perencanaan anggarannya bisa reliabel dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan paling krusial yang dihadapi saat ini adalah distribusi air bersih. Kebutuhan tersebut dinilai sangat mendasar dan tidak bisa digantikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah selatan Kotim.
“Kalau kita lihat pengalaman beberapa tahun terakhir, cadangan air hujan di masyarakat hanya mampu bertahan sekitar 10 sampai 14 hari, tergantung kapasitas penyimpanan masing-masing rumah tangga,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi masyarakat yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, penurunan debit air juga mulai dirasakan di sejumlah wilayah, seperti Parenggean, yang berdampak pada kualitas air PDAM.
BPBD berharap pihak PDAM dapat melakukan langkah tambahan, termasuk rencana pemasangan hidran di Sungai Ijum untuk membantu distribusi air bersih ke wilayah selatan, khususnya Kecamatan Teluk Sampit.
“Air yang disalurkan juga harus dipastikan layak digunakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Multazam juga mengingatkan bahwa potensi gangguan distribusi air tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi bisa meluas ke daerah lain seperti Desa Ramban, bahkan Kecamatan Baamang dan MB Ketapang juga akan dipantau. Karena itu, masyarakat diimbau untuk mulai menampung air hujan sebanyak mungkin sebagai langkah antisipasi.
Selain itu, kenaikan harga BBM turut menjadi perhatian BPBD. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar armada operasional menggunakan bahan bakar jenis Dexlite, sehingga berdampak pada ketahanan operasional.
“Kalau sebelumnya stok bisa bertahan 30 hari, sekarang mungkin hanya sekitar 15 hari. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya akan melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan, dengan memastikan prioritas penanganan tetap berjalan optimal.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kotim Halikinnor juga hadir dan meminta seluruh OPD teknis untuk segera menyusun kebutuhan anggaran sebagai langkah antisipasi percepatan perubahan APBD 2026. Koordinasi akan dilakukan bersama BKAD dan Penjabat Sekda untuk menentukan skema yang tepat.
Langkah lain yang dilakukan yakni normalisasi saluran air dan koordinasi dengan Balai Sungai Kalimantan untuk mendukung ketersediaan air, termasuk untuk kebutuhan pemadaman.
“Awal April kemarin, kami cek drainase di wilayah utara, sebagian besar sudah kering. Ini menjadi indikator bahwa kita harus benar-benar siap,” katanya.
Terkait anggaran darurat, Multazam menjelaskan bahwa pemerintah memiliki pos Belanja Tidak Terduga (BTT), namun penggunaannya hanya bisa dilakukan saat status tanggap darurat ditetapkan. Saat ini, kondisi masih berada pada tahap siaga darurat.
Ia menegaskan, penetapan status tanggap darurat tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus memenuhi parameter tertentu, seperti meningkatnya titik panas (hotspot) dan penurunan muka air tanah hingga minus 40 sentimeter yang menandakan lahan sangat mudah terbakar.
“Kalau sudah sampai kondisi itu, puntung rokok saja bisa memicu kebakaran,” ujarnya.
Multazam juga mengingatkan bahwa hujan yang terjadi belakangan ini bersifat lokal dan berdurasi singkat, yang merupakan tanda peralihan musim menuju kemarau.
“Ini sinyal bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan sejak sekarang,” pungkasnya. (nardi)
