SAMPIT – Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tak lagi relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan mendapat sorotan dari kalangan akademisi di daerah. Kebijakan ini dinilai sebagai respons atas ketimpangan serius antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah program studi kependidikan. Setiap tahun, sekitar 490 ribu lulusan dihasilkan dari bidang ini, sementara kebutuhan riil hanya berkisar 20 ribu tenaga. Selisih yang sangat besar ini dinilai bukan sekadar persoalan angka, melainkan masalah sistemik dalam perencanaan pendidikan tinggi di Indonesia. Selama ini, banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan tingginya minat pasar.
Program yang diminati terus dikembangkan, sementara yang kurang diminati perlahan ditinggalkan. Namun, pendekatan tersebut dinilai kurang mempertimbangkan kebutuhan nyata di dunia kerja, sehingga memicu kelebihan pasokan lulusan (oversupply) di sejumlah bidang.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Pendidik di salah satu universitas di Sampit, Muhammad Azharul Hadi, S.Kep., Ners., M.MKes, menilai langkah evaluasi dan penutupan prodi memang perlu dilakukan, namun harus melalui kajian yang matang dan tidak tergesa-gesa.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pembangunan. Bukan hanya soal jumlah lulusan, tapi juga relevansi kompetensi yang dihasilkan,” ujarnya.
Azharul menegaskan, persoalan pendidikan tinggi tidak bisa dilihat secara parsial. Selain jumlah lulusan yang berlebih di bidang tertentu, ada pula sektor lain yang justru kekurangan tenaga terampil. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi dan perencanaan yang belum optimal.
Menurutnya, perguruan tinggi ke depan memang harus lebih selektif dalam membuka maupun mempertahankan program studi. Namun, keputusan untuk menutup prodi harus disertai solusi, seperti pengalihan ke bidang yang lebih dibutuhkan atau peningkatan kualitas kurikulum agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
“Kampus tidak bisa lagi hanya mengikuti tren minat. Harus ada keberanian untuk berbenah, menyesuaikan dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan industri. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan peta jalan yang jelas agar kampus tidak berjalan sendiri,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri menjadi kunci untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga memiliki daya saing tinggi.
“Kalau tidak ada kolaborasi yang kuat, maka persoalan ini akan terus berulang. Kita butuh sistem yang benar-benar terintegrasi, dari perencanaan hingga penyerapan tenaga kerja,” ujar Azharul
Dirinya juga menambahkan kondisi tersebut juga harus menjadi perhatian serius semua pihak, apalagi saat ini memang dihadapkan pada realitas bahwa masih banyak sarjana yang menganggur. Ini bukan semata karena tidak ada lapangan kerja, tetapi juga karena kompetensi yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.
“Solusinya bukan hanya menutup prodi, tapi bagaimana mengarahkan pendidikan agar lebih adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman,” pungkasnya.
