SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merekomendasikan penambahan kuota BBM solar subsidi bagi petani setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyaluran dan ketersediaan solar subsidi untuk sektor pertanian, Selasa 26 Mei 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai keluhan petani yang selama ini kesulitan memperoleh solar subsidi untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian.
Menurutnya, ketersediaan BBM menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Hasil RDP hari ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang kami harapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait agar kebutuhan BBM petani terpenuhi dan program ketahanan pangan nasional dapat berjalan maksimal,” ujar Akhyannoor.
Dalam rekomendasinya, Komisi II DPRD Kotim meminta adanya penambahan kuota BBM subsidi khusus sektor pertanian, terutama di wilayah sentra produksi pangan di Kotim. Selain itu, pelayanan dan distribusi BBM untuk petani juga diminta diatur lebih baik agar tepat sasaran dan tidak bercampur dengan kendaraan umum.
DPRD juga merekomendasikan penyederhanaan administrasi dan mekanisme barcode bagi petani tanpa mengurangi fungsi pengawasan distribusi BBM subsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempermudah akses petani dalam mendapatkan bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama aktivitas pertanian.
Rekomendasi lainnya adalah memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi yang melibatkan Pertamina, SPBU, pemerintah daerah, serta aparat terkait guna mencegah terjadinya penyalahgunaan. Selain itu, dilakukan pendataan dan verifikasi petani penerima BBM subsidi agar penyaluran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Untuk mendukung ketahanan pangan daerah, Komisi II DPRD Kotim juga mendorong pembentukan sistem atau fasilitas khusus penyaluran BBM bagi petani.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD bersama pemerintah daerah akan mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan SPBU khusus sektor pertanian guna memperlancar distribusi BBM kepada para petani.
Tidak hanya itu, DPRD meminta adanya penambahan kuota BBM di SPBU maupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Parenggean, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Antang Kalang, dan Bukit Santuai.
Sebagai langkah cepat, Komisi II DPRD Kotim juga meminta penambahan kuota solar subsidi dalam waktu tiga hari ke depan yang diprioritaskan bagi kebutuhan petani. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kelangkaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat serta menjaga kelancaran aktivitas pertanian di berbagai wilayah Kotim.
Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa dukungan terhadap petani harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, berbagai bantuan alat dan mesin pertanian yang telah diberikan pemerintah tidak akan optimal apabila kebutuhan BBM masih sulit diperoleh di lapangan.
“Kami ingin petani dapat bekerja dengan tenang dan produktif. Ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa dukungan ketersediaan BBM yang memadai bagi para petani,” tegasnya. (Nardi)
