PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, meminta masyarakat tidak khawatir akan kembali terjadinya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti yang sempat terjadi pada awal Mei 2026.
Pernyataan itu disampaikan menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di Kalimantan Tengah menjadi Rp 16.650 per liter. Kenaikan tersebut dikhawatirkan memicu peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi jenis Pertalite.
Fairid mengatakan Pemerintah Kota Palangka Raya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Sudah berkoordinasi kita dengan pihak Pertamina,” ujarnya saat ditemui di Pasar Datah Banuah, Kota Palangka Raya, Sabtu malam, 13 Juni 2026.
Menurut Fairid, kewenangan untuk menjamin ketersediaan BBM berada di pihak Pertamina. Sementara pemerintah daerah bertugas memastikan kuota yang dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat Palangka Raya.
“Kalau menjaminkan itu ranahnya Pertamina. Kami hanya memastikan kuota sesuai dengan kebutuhan yang sudah tercatat untuk Palangka Raya,” katanya.
Terkait kemungkinan penambahan kuota dalam satuan kiloliter (KL) di setiap SPBU, Fairid menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Pertamina.
“Kalau menambah KL, keputusan tetap dari Pertamina,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai yang paling penting adalah memastikan distribusi BBM berjalan lancar sehingga pasokan dapat diterima masyarakat tanpa hambatan.
“Seperti awal, yang paling penting kebutuhan kita terpenuhi dan distribusi berjalan lancar serta sesuai jatahnya untuk Palangka Raya,” tuturnya.
Fairid menegaskan kuota BBM untuk Palangka Raya sejauh ini tidak menjadi persoalan selama distribusi berjalan dengan baik.
“Untuk jatah tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana distribusi tetap lancar. Selama distribusi lancar, Insya Allah tidak ada masalah,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PW SEMMI Kalteng, Afan Safrian, menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong pergeseran konsumsi masyarakat ke Pertalite karena selisih harga yang cukup signifikan.
“Terkait dinamika yang ada, kita menilai pergeseran konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite pasti akan terjadi. Ini merupakan respons pasar yang wajar akibat adanya kenaikan harga Pertamax,” ujarnya saat dihubungi Berita Sampit melalui WhatsApp, Rabu, 10 Juni 2026.
Afan juga meminta Pertamina tidak melakukan pengurangan kuota BBM secara sepihak karena berpotensi menyulitkan masyarakat memperoleh bahan bakar.
“Pertamina juga diharapkan tidak melakukan pengurangan kuota BBM secara sepihak karena tindakan tersebut hanya akan menimbulkan masalah baru dan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM,” katanya.
Berdasarkan pantauan Berita Sampit pada Senin, 15 Juni 2026, kondisi antrean di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya masih terpantau normal.
Di SPBU Jalan Yos Sudarso, Jalan G. Obos, dan Jalan Imam Bonjol, antrean kendaraan tidak terlihat mengular seperti yang terjadi pada awal Mei lalu.
Jumlah kendaraan roda dua yang mengisi Pertamax hanya sekitar lima unit di masing-masing SPBU. Sementara antrean kendaraan yang mengisi Pertalite berkisar belasan unit.
(Sya'ban)
