SAMPIT – Langkah Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang kerap melakukan aksi inspeksi mendadak menuai kritikan dari pakar lingkungan, kehutanan, gambut, dan pertanian di Kalimantan Tengah, Dr Joni.
Ia menilai sikap Ketua Komisi II lebih banyak berorientasi pada pencitraan dibanding memberikan solusi nyata terhadap persoalan yang ada, baik itu di lingkup pertanian di daerah yang dibidangnya.
Seperti baru-baru ini pernyataan Ketua Komisi II apresiasi terhadap kepolisian dan menghukum pelaku penyelewengan pupuk subsidi hanya mencari sensasi dan mengalihkan perhatian publik atas gagal mencari panggung saat sidak di PT Sampit beberapa waktu lalu yang menjadi lokasi penelitian SMA Muhammadiyah Sampit bekerja sama dengan peneliti asing membuat pupuk organik yang sudah diuji coba di Bapeang dan di luar Kotim.
“Soal penegakan hukum pidana itu memang tupoksinya polisi, buat apa latah? sebaiknya sebagai anggota legislatif jalankan tugas dan fungsi sesuai tupoksinya. Misalnya sidak menyidak, rapat dengar pendapat dan lain-lain,” ujar Joni, Kamis 18 Juni 2028.
Pernyataan Ketua Komisi II bahwa masyarakat dirugikan dengan tidak mendapatkan pupuk subsidi juga dipertanyakan Joni, karena selama ini bukti yang menunjukkan bahwa benar pupuk subsidi efektif untuk pertanian tentunya jadi pertanyaan.
“Apakah itu ada bukti konkrit di lapangan, dengan cara diaplikasikan misalnya di KM 13 percetakan sawah, apakah aplikasi pupuk subsidi bisa hasilnya diatas minimal 4 ton per Ha ke atas?,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa sebagai wakil rakyat harus realistis tidak hanya berdasarkan latah, pemerintah pusat mengklaim pupuk subsidi mampu meningkatkan hasil pertanian jika tanahnya bukan gambut.
“Tetapi kalau tanah gambut masih menjadi pertanyaan tentang hasil produksi padi,” ungkapnya.
Sehingga ia menilai DPRD yang ikut latah dengan tupoksi penegak hukum terkait masalah kinerja polisi adalah hanya untuk cari panggung, lantaran sebelumnnya aksi sidak di lokasi penelitian SMA Muhammadiyah yang dilakukan di PT Sampit juga dilakukan oleh Komisi II.
Joni menyebutkan bahwa programnya tersebutlah yang benar-benar membantu pemerintah dalam bidang pangan pengolahan pupuk dari limbah sawit dan membantu masalah pengolahan limbah untuk mengurangi sampah di Kotim.
Sebagai konsekuensi pihaknya siap uji tanding dengan pernyataan Komisi II DPRD Kotim, uji coba aplikasi pupuk subsidi dengan pupuk dari hasil penelitian mereka, di KM 13 yang dinilai sudah terlihat gagal panen.
Selain itu juga ia siap uji atas sidak dari Komisi II untuk membuktikan limbah sawit yang diolah dari pihaknya apakah benar menimbulkan bau atau tidak, menguji kadar amonia yang terbang ke udara apakah dibawah ambang batas atau tidak, dan Komisi II dipersilakan membawa alat ukur amonia.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap dugaan penyelewengan empat ton pupuk subsidi yang diamankan di wilayah selatan Kotim. Ia juga meminta agar pelaku diproses secara hukum dan diberikan hukuman tegas karena pupuk subsidi merupakan kebutuhan penting bagi petani.
“Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak petani agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kotim, juga telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat terkait distribusi pupuk subsidi dan BBM subsidi hingga membuahkan hasil kemudahan akses bagi para petani. (Nardi)
31 Mei 2026
18:29
