PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) mendorong pemerintah provinsi setempat untuk melahirkan inovasi baru dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai penting agar ketahanan anggaran daerah tidak goyah saat terjadi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
​Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengingatkan bahwa selama ini postur anggaran APBD Kalteng dinilai masih ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap kucuran dana pusat. Di sisi lain, banyak potensi sumber pendapatan strategis di daerah yang regulasi pengelolaannya justru dikuasai oleh pemerintah pusat.
​”Kan ketergantungan fiskal kita ini di pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mengurangi transfer ke daerah, bagaimana kita? Sementara potensi-potensi pendapatan itu lebih banyak dikuasai pemerintah pusat,” ujar Purdiono, Kamis, 25 Juni 2026.
​Melihat tantangan finansial tersebut, legislator dari Fraksi Golkar ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasif. Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten/kota harus jeli melihat peluang dan berani memformulasi kebijakan fiskal yang adaptif.
​Terobosan atau inovasi kebijakan fiskal daerah dinilai menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan lokal yang belum tergarap maksimal, sekaligus sebagai bantalan ekonomi daerah.
​”Begitu juga di daerah, kami mendorong agar melakukan inovasi kebijakan fiskal untuk menutup sumber pendapatan yang ada di Kalteng,” pungkas Purdiono.
(Syauqi)
11 Juni 2026
08:53
