PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, membeberkan sejumlah tantangan besar yang dihadapi dalam program pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah Bumi Tambun Bungai. Tantangan tersebut dinilai sangat kompleks, mulai dari faktor demografis, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga potensi pasar.
​Sudarsono mengingatkan pemerintah agar tidak menyamaratakan konsep Kopdes Merah Putih di Kalteng dengan wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa. Karakteristik wilayah pelosok Kalteng yang cenderung sepi dinilai menjadi tantangan berat bagi keberlangsungan sebuah gerai usaha koperasi.
“Jadi gini, kalau berorientasi pada desa–desa di Jawa, mungkin kita buat gerai jualan mi saja sudah laku. Tapi tempat kita di Kalteng, di desa–desa terpencil penduduknya ada yang tidak sampai 50 KK (Kepala Keluarga) dalam satu desa. Lalu dibuat gerai sebesar yang direncanakan oleh Koperasi Merah Putih, mau jualan apa di situ?” tutur Sudarsono, Jumat, 26 Juni 2026.
Selain masalah keterbatasan jumlah penduduk, politisi senior dari Fraksi Gokkar ini juga menyoroti aspek manajemen dan pemetaan potensi produk yang dinilai belum matang dan terarah hingga saat ini.
“Tenaga kerjanya seperti apa, manajemen koperasinya seperti apa, kemampuan SDM-nya seperti apa. Itu sebabnya tantangannya besar; mulai dari kemampuan manajemen SDM hingga potensi yang mau dijual di situ. Penduduk kita sedikit, itu tantangannya. Mengandalkan koperasi juga belum tentu, karena kapasitas manusia yang mengelolanya dan potensi yang mau dikelola belum jelas sampai sekarang,” tambahnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, ia menyarankan agar pemprov menjalankan program Kopdes Merah Putih secara bertahap dan selektif dengan mendahulukan desa–desa yang roda ekonominya sudah bergerak maju.
​Jika dipaksakan serentak di wilayah pelosok tertinggal, ia mengkhawatirkan dana desa justru habis tersedot untuk kebutuhan fisik gerai tanpa membawa dampak perputaran ekonomi yang jelas bagi warga setempat.
(Syauqi)
