PALANGKA RAYA – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan bahwa kualitas belanja daerah harus menjadi fokus utama dalam setiap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pihaknya mengingatkan agar tingginya realisasi atau besaran serapan belanja daerah wajib diiringi dengan tingginya kualitas hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
​Hal tersebut disampaikan sebagai respons terhadap Pidato Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang III, Jumat, 27 Juni 2026.
​Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawati, menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD tidak boleh sekadar habis terserap, melainkan harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
“Seluruh program dan kegiatan yang dibiayai APBD harus benar-benar mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah,” ujar Endang.
Selain menyoroti kualitas belanja, Fraksi Gerindra juga menilai bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu terus diperkuat oleh Pemprov Kalteng.
Di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis, pemerintah daerah perlu mendorong optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah melalui penguatan sistem administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
“Kemandirian fiskal merupakan salah satu faktor
penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di masa yang akan datang,” pungkasnya.
(Syauqi)












