PALANGKA RAYA – PW SEMMI Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh usai pemadaman listrik di sejumlah wilayah, termasuk Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Ketua Umum PW SEMMI Kalteng, Afan Safrian, menilai penanganan gangguan listrik di lapangan belum menunjukkan profesionalisme sehingga perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kami juga menyoroti bahwa keterlambatan penanganan di lapangan mencerminkan kurangnya profesionalisme dan pengawasan internal instansi,” ujarnya saat dihubungi Berita Sampit melalui WhatsApp, Minggu, 28 Juni 2026.
Afan mengatakan evaluasi tidak hanya menyasar penanganan gangguan, tetapi juga pola kerja operasional agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami menekankan bahwa desakan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah,” katanya.
Menurutnya, pemadaman listrik yang berlangsung dalam waktu cukup lama telah mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus memukul roda perekonomian, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata, melainkan persoalan serius yang membutuhkan langkah cepat dan konkret dari pihak PLN.
“Kondisi ini dinilai bukan sekadar kendala teknis biasa, melainkan bentuk kelalaian yang secara sistematis melumpuhkan pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Afan menambahkan, lambatnya pemulihan pasokan listrik membuat aktivitas produktif masyarakat terganggu, mulai dari sektor perdagangan hingga usaha kecil yang sangat bergantung pada listrik.
“Pemadaman ini adalah gangguan sistemis yang mencekik pelaku UMKM dan mengganggu aktivitas produktif warga. Kami menilai pihak manajemen gagal memberikan respons cepat atas hak-hak dasar masyarakat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
