PALANGKA RAYA – Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidang keuangan dinilai masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan APBD 2025. Terlebih, terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan anggaran tersebut.
​Menyoroti hal itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah melakukan langkah progresif untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengelola anggaran.
​Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Irawan, mendorong adanya skema pembinaan yang terstruktur bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di bagian keuangan, mulai dari proses rekrutmen hingga pelatihan teknis.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas staf pengelola anggaran yang profesional, melalui rekruitmen pembinaan dan pemberian kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan,” ujar Bambang dalam rapat paripurna belum lama ini.
​Langkah ini dirasa mendesak mengingat kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan negara yang terus berkembang. Menurut Bambang, keterbatasan tenaga ahli yang kompeten secara spesifik di lingkup kerja Pemprov Kalteng merupakan fakta yang harus disiasati segera melalui program diklat yang masif.
“Karena bagaimanapun juga patut kita akui bersama, bahwa hingga saat ini, kita baru memiliki tenaga-tenaga pengelola keuangan yang profesional dalam jumlah yang sangat terbatas,” pungkasnya.
Dengan adanya penguatan kualitas dan kuantitas staf pengelola anggaran ini, diharapkan risiko kesalahan administrasi maupun munculnya temuan berulang dalam audit keuangan daerah di masa yang akan datang dapat diminimalisasi secara signifikan.
(Syauqi)
10 Juni 2026
16:39
