PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk terus menjaga komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih diharapkan dapat dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.
​Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Irawan, menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK-RI Perwakilan Kalteng atas pelaksanaan Anggaran 2025 harus menjadi cerminan untuk berbenah. Pihaknya mendesak agar setiap catatan dari auditor negara tersebut segera diselesaikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
​”Kami harapkan dapat segera untuk di tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, dan sekaligus dapat pula dijadikan sebagai acuan kelemahan dan untuk melakukan perbaikan dan koreksi agar semua kekurangan yang telah terjadi pada Tahun Anggaran 2025 yang lalu, tidak akan terulang kembali menjadi temuan yang sama pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Bambang dalam rapat paripurna belum lama ini.
​Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa kedisiplinan fiskal dan transparansi merupakan kunci utama agar capaian positif dalam laporan keuangan daerah tidak mengalami penurunan tren di masa depan.
​”Kita harapkan tentunya agar opini WTP ini akan terus kita pertahankan di tahun 2026 dan seterusnya dengan terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah sehingga semakin profesional, sehat, bersih dan akuntabel,” tuturnya.
​Guna memastikan seluruh rekomendasi berjalan di rel yang tepat, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memperketat pengawalan serta mempertajam fungsi pembinaan secara bertanggung jawab.
(Syauqi)
10 Juni 2026
16:39
