PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kalteng) memanfaatkan aplikasi Pena Kalteng untuk memverifikasi usulan revitalisasi sekolah sebelum disandingkan dengan data Dapodik.
Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan setiap usulan revitalisasi diajukan berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah, bukan berdasarkan perkiraan.
Menurut Reza, seluruh usulan tersebut terlebih dahulu diverifikasi melalui aplikasi PENA Kalteng untuk memastikan kondisinya sesuai dengan keadaan riil di lapangan.
Pernyataan itu disampaikannya saat menerima audiensi Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) di Aula Pintar Kantor Dinas Pendidikan Kalteng, Palangka Raya, Senin, 6 Juli 2026.
Ia menjelaskan, sistem digital tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi bangunan sekolah melalui dokumentasi foto, titik koordinat, hingga laporan berkala dari pengawas sekolah.
“Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang telah diverifikasi. Semua sekolah dapat dipantau secara digital sehingga kondisi bangunannya benar-benar terlihat,” ujarnya.
Reza menyebut, sebanyak 72 sekolah di Kalteng telah direvitalisasi melalui program Kemendikdasmen. Sementara itu, revitalisasi yang didanai APBD Provinsi tetap dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Untuk program revitalisasi dari pemerintah pusat, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah telah terealisasi. Adapun revitalisasi melalui APBD tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Reza menjelaskan pembangunan sekolah bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
Program yang didanai APBN diusulkan melalui Dapodik dan diverifikasi oleh Kemendikdasmen, sedangkan program yang menggunakan APBD diverifikasi Dinas Pendidikan melalui aplikasi PENA Kalteng.
Bahkan, lanjutnya, sejumlah sekolah di wilayah pedalaman telah dilengkapi layanan internet Starlink dan panel surya sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara daring.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Reza berharap dunia usaha turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat pemerataan pembangunan pendidikan di Kalteng.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan berbagai pihak, termasuk melalui program CSR, sangat dibutuhkan agar pembangunan pendidikan dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
20 Juni 2026
20:36
