PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo, menyebut sebanyak 72 sekolah di Kalteng telah direvitalisasi melalui program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pernyataan itu disampaikannya saat menerima audiensi Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) di Aula Pintar Kantor Dinas Pendidikan Kalteng, Palangka Raya, Senin, 6 Juli 2026.
Reza mengatakan revitalisasi sekolah dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diajukan masing-masing sekolah. Seluruh usulan diverifikasi melalui aplikasi PENA Kalteng, kemudian disandingkan dengan data Dapodik.
Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi bangunan sekolah secara digital melalui dokumentasi foto, titik koordinat, hingga laporan berkala dari pengawas sekolah.
“Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang telah diverifikasi. Semua sekolah dapat dipantau secara digital sehingga kondisi bangunannya benar-benar terlihat,” ujarnya.
Ia menambahkan, program revitalisasi yang didanai pemerintah pusat telah menjangkau 72 sekolah di Kalimantan Tengah. Sementara revitalisasi melalui APBD Provinsi tetap dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Untuk program revitalisasi dari pemerintah pusat, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah telah terealisasi. Adapun revitalisasi melalui APBD tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Reza menjelaskan pembangunan sekolah bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. Program yang didanai APBN diusulkan melalui Dapodik dan diverifikasi oleh Kemendikdasmen, sedangkan yang menggunakan APBD diverifikasi Dinas Pendidikan melalui aplikasi PENA Kalteng.
Ia menambahkan, pemanfaatan sistem digital juga membantu pemerintah memastikan sekolah di wilayah pedalaman tetap mendapat perhatian.
Bahkan, lanjutnya, sejumlah sekolah di wilayah pedalaman telah dilengkapi layanan internet Starlink dan panel surya sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara daring.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Reza berharap dunia usaha ikut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat pemerataan pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan berbagai pihak, termasuk melalui program CSR, sangat dibutuhkan agar pembangunan pendidikan dapat menjangkau seluruh wilayah Kalteng,” pungkasnya.
(Sya'ban)












