SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengakui masih menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Di antaranya adalah pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga gini ratio yang menjadi perhatian pemerintah untuk terus diperbaiki.
Menurut Bupati Kotim Halikinnor, berbagai indikator tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah setiap tahun, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Permasalahan pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan gini ratio setiap tahun harus kita prioritaskan perbaikannya di tengah keterbatasan pendanaan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya, Kamis 16 Juli 2026.
Ia mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Karena itu, pelaksanaan program dilakukan berdasarkan skala prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Halikinnor juga menilai masukan dan evaluasi dari DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif dibutuhkan agar berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat diselesaikan secara bertahap.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata,” pungkasnya. (nardi)
