PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kaltemg), Junaidi, optimistis bahwa target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2026 sebesar Rp5,4 triliun akan terealisasi hingga akhir tahun.
Hal tersebut muncul berdasarkan evaluasi dan penjelasan sementara dan data yang telah disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng.
​Junaidi menjelaskan, angka Rp 5,4 triliun tersebut merupakan akumulasi dari pendapatan murni hasil pembahasan dewan sebesar Rp 5,1 triliun, ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp 336 miliar.
“Kemarin juga kita sempat tanyakan bagaimana telaah mereka ini (Bapenda) kan sudah bulan Juli, apakah sampai desember nanti bisa tercapai apa tidak. Berdasarkan penjelasan Kepala Bapenda, kata beliau insha allah diakhir Desember tercapai,” ujar Junaidi, Selasa, 14 Juli 2026.
Setelah memastikan target pendapatan tetap berada di jalur yang benar, Junaidi menekankan bahwa fokus dewan saat ini beralih pada evaluasi dan penyesuaian belanja. Ia mengakui, terdapat sejumlah kewajiban mendesak yang harus diselesaikan dalam APBD Perubahan, terutama terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Disaat estimasi pendapatan kita tercapai, berarti kita tinggal mengevaluasi pengeluaran. Memang kan ada penyesuaian-penyesuaian karena hasil audit BOK sudh jelas ada beberapa kewajiban yang harus kita tuntaskan, salah satunya mengembalikan dana terpakai DBH-DR,” tegasnya.
Selain pemulihan dana DBH-DR, Junaidi juga menekankan pentingnya pembayaran hak-hak kabupaten/kota yang belum teranggarkan sebelumnya. Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian kembali terhadap program-program pemerintah dalam APBD Perubahan guna menuntaskan kewajiban tersebut.
“Termasuk juga ada hak-hak kabupaten/kota yang belum teranggarkan yang wajib kita bayar, kita selesaikan. Suka tidak suka, kita harus menyesuaikan program-program pemerintah. Di APBD perubahan kita sesuaikan lagi,” pungkasnya.
(Syauqi)
