SAMPIT – Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat bersama PLN dan instansi terkait lainnya membahas keluhan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dan dampak yang dirasakan masyarakat, Selasa 28 Juli 2026.
Pemadaman listrik yang masih berlangsung di Kabupaten Kotim mendapat perhatian serius dari DPRD. Selain mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha, kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pelayanan dasar, khususnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor mengatakan persoalan pemadaman listrik perlu segera ditangani karena dampaknya mulai dirasakan pada berbagai sektor.
Gangguan kelistrikan tidak hanya terjadi di Kotim, tetapi juga dirasakan sejumlah daerah lain di Kalimantan Tengah, seperti Kapuas, Pulang Pisau hingga Palangka Raya. DPRD berharap langkah perbaikan yang dilakukan PLN dapat segera memberikan hasil sehingga masyarakat tidak terus mengalami pemadaman.
“Kami berharap apa yang disampaikan PLN dapat direalisasikan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena pemadaman yang berkepanjangan,” ujar Akhyannoor.
Ia menyebut, salah satu dampak yang menjadi perhatian DPRD adalah terganggunya pelayanan air bersih. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat di wilayah selatan Kotim yang saat ini menghadapi keterbatasan sumber air bersih.
Selain air bersih, DPRD juga menilai pemadaman listrik telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil, mengalami gangguan operasional akibat pasokan listrik yang tidak stabil.
Karena itu, DPRD Kotim meminta PLN terus memperkuat pelayanan dan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Informasi mengenai perkembangan perbaikan maupun jadwal pemadaman dinilai penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya.
Akhyannoor juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai penyebab gangguan kelistrikan.
“Jangan langsung percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, seperti muncul isu kekurangan batu bara dan lainnya. sebaiknya masyarakat menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait,” tegasnya.
DPRD Kotim memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan kelistrikan. Pengawasan juga akan diarahkan pada dampak yang ditimbulkan, terutama agar pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih tetap berjalan dan masyarakat tidak semakin terbebani akibat pemadaman listrik yang berkepanjangan. (Nardi)
