PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran mengikuti Zoom Meeting Arahan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) terkait pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta antisipasi dampak fenomena El Nino, Kamis 30 Juli 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Video Conference Persemaian Permanen Tumbang Nusa dan Campeat KHDTK Tumbang Nusa sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi potensi meningkatnya Karhutla pada musim kemarau.
Zoom Meeting dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan diikuti seluruh jajaran pemerintah daerah serta unsur Forkopimda dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Agustiar Sabran hadir didampingi Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Kabinda Kalteng Marsma TNI Muhammad Nur, Bupati Pulang Pisau, Dandim 1011/Kuala Kapuas, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa penanganan Karhutla menjadi prioritas nasional yang harus dilakukan secara terpadu oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
“Prediksi meningkatnya potensi Karhutla akibat fenomena El Nino serta puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026 mengharuskan seluruh daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Seluruh jajaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan personel, memperkuat deteksi dini titik api, mengoptimalkan fungsi monitoring center, serta mempererat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah,” ucapnya.
Usai mengikuti kegiatan, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan menanggulangi Karhutla.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat dalam pencegahan dan penanganan Karhutla melalui langkah-langkah preventif, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan seluruh instansi terkait,” tambahnya.
Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama saat menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering akibat pengaruh El Nino.
“Hasil arahan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, serta mempercepat langkah pencegahan dan penanganan Karhutla guna meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan,” ungkapnya.
Selain arahan Wakapolri, pertemuan juga diisi pemaparan dari Wakil Menteri Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta Asisten Operasi (Astamaops) Kapolri.
Materi yang disampaikan mencakup perkembangan kondisi Karhutla di Indonesia, strategi mitigasi dampak El Nino, operasi modifikasi cuaca, perlindungan ekosistem gambut, kesiapan penanggulangan bencana, hingga simulasi awal menghadapi krisis akibat perubahan iklim. (yud)
