PALANGKA RAYA – Banggar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan bahwa alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai akan selalu menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran daerah di tahun 2027. Langkah ini diambil di tengah upaya legislatif dan eksekutif yang sedang menggenjot penguatan kapasitas fiskal daerah.
Anggota Banggar sekaligus Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK maupun tenaga kontrak, tidak bisa dikesampingkan. Meski demikian, realisasinya tetap harus disesuaikan secara rasional dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau soal gaji tunjangan itu pasti prioritas sekalipun sudah pasti mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” ujar Freddy, Senin, 3 Agustus 2026.
Saat ini, DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih berada dalam tahap awal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Freddy menjelaskan bahwa fokus utama rapat Banggar saat ini adalah mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah dan melakukan optimalisasi target pendapatan asli daerah (PAD).
Strategi ini diambil karena daerah tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada dana kiriman dari pemerintah pusat.Karena memang kita masih dalam pembahasan KUA PPAS khususnya sisi pembahasan mau tidak mau kita mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah
“Kalau mengharapkan dana transfer ke daerah (TKD) dan DBH (Dana Bagi Hasil) itu agak susah diprediksi,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Freddy memaparkan bahwa isu kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tunjangan tenaga non-ASN, serta guru honorer sedang menjadi sorotan utama legislatif.
Pihaknya berkomitmen untuk mengawal aspirasi kelompok-kelompok tersebut agar mendapatkan porsi anggaran yang layak. Namun, ia meluruskan bahwa pembahasan di tingkat Banggar belum masuk ke dalam rincian angka nominal yang spesifik untuk pos-pos belanja tersebut.
“Jadi kalau bicara soal prioritas ya sekarang lagi marak soal PPPK tunjangan non ASN, guru itu menjadi konsen jadi perhatian kita lah cuman memang belum sampai situ pembahasan (di KUA PPAS 2027) masih bicara soal optimalisasi target pendapatan,” pungkasnya.
(Syauqi)
